Amankan Sidang MK, Polri dan TNI Tak Mau Kecolongan

Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam satu kegiatan bersama

Jakarta, PONTAS.ID Kepolisian RI (Polri) kembali menegaskan larangan melakukan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, yang akan mulai digelar besok, Jumat (14/6/2019).

Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, selain tidak mau kecolongan dengan aksi berujung rusuh pada 21-22 Mei lalu, tindakan tegas pihaknya tersebut juga mengacu Pasal 6 Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kita tidak memperbolehkan¬† aksi di depan MK. Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, saat memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum. Ternyata disalahgunakan,” kata Kapolri, di kawasan Monas, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, terkait kasus kerusuhan 21-22 mei yang diduga melibatkan purnawirawan TNI, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI tidak terlibat dalam proses hukum yang tengah dilakukan Polri.

Sebelumnya, Polri mengungkapkan tengah menyelidiki keterlibatan dua purnawirawan jenderal TNI dalam dugaan makar, yakni Mayjen TNI Purn Soenarko dan Mayjen TNI Purn Kivlan Zen. Keduanya kini berstatus sipil, bukan lagi TNI aktif.

“Untuk urusan proses hukumnya, Tentara Nasional Indonesia tidak terlibat karena purnawirawan sudah masuk ranahnya sipil,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan, selama ini TNI selalu menjaga komunikasi dengan para purnawirawan agar turut serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Terkait soliditas TNI-Polri, Hadi kembali menegaskan bahwa kekompakan kedua institusi sudah terbina dengan baik, mulai dari pucuk pimpinan hingga prajurit yang bertugas di lapangan, “Seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, semuanya solid,” kata Hadi.

Korban Peluru Tajam

Dalam kesempatan terpisah, terkait perkembangan kasus sembilan korban tewas pada saat kerusuhan di Bawaslu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Mohammad Iqbal mengatakan masih terus mendalami kasus ini.

“Mungkin saja ada pihak-pihak lain yang belum sempat kita gagalkan. Saat ini penyidik sedang bekerja. Mungkin saja pihak ketiga,” kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Meski demikian, Iqbal menambahkan, dugaan pihak ketiga sebagai pelaku penembakan tidak menutup kemungkinan keterlibatan aparat yang tidak bertugas saat pengamanan kerusuhan terjadi.

Iqbal mencontohkan, pada saat pembakaran yang dilakukan massa perusuh di asrama Brimob Petamburan, bisa jadi ada aparat yang berupaya melindungi keluarganya, “Bisa saja dari petugas yang diserang, dijarah, dibakar. Bisa saja, sedang kita dalami,” terang dia.

Iqbal kembali menegaskan saat ini kepolisian sedang bekerja mendalami seluruh keterkaitan peristiwa yang terjadi saat kerusuhan dengan sejumlah tokoh.

“Sudah kita amankan, sudah ada petunjuk dan bukti, bahwa ini connect ke tokoh ini, ini connect ke sini, dari luar daerah, sudah saya sampaikan bahwa tim ini akan sampaikan secara utuh,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Mayjen TNI Purn Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kasus senjata ilegal ilegal. Mantan Danjen Kopassus itu diamankan dalam pengungkapan kasus penyelundupan senjata api ilegal dari Aceh.

Sementara Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Kivlan kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS
Previous articleGIPI Sebut Kepulauan Seribu Bagian Utara Belum Dimaksimalkan
Next articleRupiah Turun Naik, Sri Mulyani Sebut 5  Faktor Penyebab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here