Jakarta, PONTAS.ID – Bertugas sebagai aparat kepolisian di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Hal ini disampaikan oleh seorang perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi di Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara, serta Kapolsek Pulau Bunyu, Polresta Bulungan AKP Muhammad Arsha.
Ia mengungkapkan, meskipun masa jabatannya sebagai Kapolsek Pulau Bunyu hanya berlangsung sekitar enam bulan, pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran, khususnya dalam memahami karakter masyarakat kepulauan yang memiliki ikatan sosial kuat dan budaya kolektif yang kental.
“Kalau di perkotaan, masyarakat cenderung individualis dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Namun di wilayah pulau, masyarakatnya lebih erat, saling mengenal, dan memiliki karakteristik tersendiri,” ujarnya kepada PONTAS.ID.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
Ia menilai, masih terdapat pola di mana masyarakat cenderung membiarkan terjadinya aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, termasuk tindak pidana, seolah menjadi hal yang dinormalisasi.
“Di sinilah peran kepolisian untuk tidak membiarkan hal-hal tersebut menjadi kebiasaan. Pendekatan yang kami lakukan tidak bisa bersifat ekstrem atau represif,” jelas pria asli Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ini.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah tersebut, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat yang di segani di wilayah tersebut. Pendekatan persuasif dan humanis dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat kepulauan.
“Kalau salah langkah, justru kepolisian bisa dikucilkan. Apalagi wilayah kepulauan ini juga berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga sensitivitas sosial harus benar-benar dijaga,” tambah lulusan Akpol 2013 ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang melayani di tubuh Polri. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian merupakan akumulasi dari kinerja seluruh anggota, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana di lapangan.
“Kepemimpinan yang baik itu dimulai dari atas. Pimpinan harus mau mendengarkan bawahan, mengayomi, dan menjadi teladan. Dari situ, bawahan akan memahami tugas dan misi organisasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa masih adanya oknum anggota yang melakukan penyalahgunaan kewenangan harus menjadi perhatian serius. Untuk itu, dibutuhkan figur pimpinan yang mampu menjadi role model agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran di tingkat bawah.
Dengan kepemimpinan yang mengayomi dan pendekatan humanis kepada masyarakat, ia berharap kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus meningkat, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Saya kira itu harapan kami sebagai anggota kepolisian, agar Polri semakin dipercaya dan benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” pungkasnya.
