Jakarta, PONTAS.ID – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dirombak oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan beberapa waktu lalu, mengadu kepada DPRD DKI lantaran tak ada transparansi dalam perombakan itu.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani. Dia pun mengatakan akan menindaklanjutinya ke pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, kalangan dewan merasa kebijakan rotasi, mutasi, dan demosi pejabat itu perlu didalami.
“KASN harus menanggapi kasus ini. Sebab rotasi, mutasi dan demosi yang dilakukan Anies tidak melalui proses yang transparan. Kami kirim surat resmi, apa pendapat mereka (KASN) soal perombakan ini,” kata William saat dihubungi wartawan, Kamis (7/3/2019).
Terlebih, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melihat ada yang ditutupi Anies dalam perombakan. Karena menurutnya tidak dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu terhadap pejabat yang bersangkutan.
“Jarang sekali Pemprov DKI mengadakan rotasi 1.125 jabatan tanpa tes, belum pernah lho. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI) pernah 1.300 tapi pakai lelang lho, resmi, transparan. Ini baru kali ini. Enggak ada tes, enggak ada apa-apa,” ujarnya.
Dari penuturan beberapa pejabat, lanjut William, Anies terkesan tidak mempersiapkan perombakan dan serba dadakan. Sebab, usai pelantikan para lurah dan camat banyak yang tidak mengetahui posisi wilayah yang akan dipimpin.
Namun demikian, William tidak akan menyampaikan kepada publik identitas pihak yang dirugikan tersebut. DIa hanya menilai, bahwa keputusan yang dilakukan oleh Anies semena-mena. Bahkan, menurutnya hal ini menjadi ganjil dan tidak professional.
“Mereka saja bertanya lho, saat pelantikan mereka jadi apa. Baru kali ini lho, dilantik mau jadi apa enggak tahu. Ini ada beberapa ASN yang bicara dengan saya, tapi kan mereka enggak berani terus terang, terbuka, minta dijaga namanya,” tutur dia.
Untuk diketahui, pada Senin (25/2/2019), Anies melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI di Lapangan Balai Kota.
Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara administrator atau eselon III sebanyak 274 orang dan pengawas atau eselon IV sebanyak 836 orang.
Anies mengatakan, pelantikan secara besar-besaran itu dilakukan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).
“Sekalian semuanya sehingga seluruh organisasi akan merasakan suasana yang baru karena yang dilakukan rotasi, mutasi, itu banyak, tadi 1.125 (pejabat),” kata Anies usai melakukan pelantikan.
Menurut Anies, pelantikan tersebut merupakan salah satu perombakan terbesar yang pernah dilakukan Pemprov DKI.
“Bukan yang terbanyak, dulu pernah ada yang lebih besar lagi, tetapi ini salah satu yang terbesar. Biasanya kalau pergantian 300-an, 400, ini saya langsung sekalian. Harapannya membawa suasana baru di seluruh tempat,” ucap Anies.
Editor: Risman Septian
