Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk melakukan penataan terhadap sejumlah kampung-kampung yang ada di ibu kota, dan akan mengatur pemberian dana penataan setiap kampung kepada masyarakat penghuni wilayah.
Gubernur DKI, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dana tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI, dan akan diberikan kepada masyarakat untuk menata kampung mereka dalam program community action plan (CAP).
“Bisa dalam bentuk kita memberikan kepada masyarakat dan masyarakat menggunakan dana itu untuk menata kembali kampungnya,” kata Anies saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (1/2/2019).
Menurut Anies, ada aturan baru soal pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dengan dana yang bersumber dari pemerintah. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibagi empat tipe swakelola.
Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
“Keluar peraturan, membolehkan kepada pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan proses pembangunan itu kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas,” ujarnya.
Dalam penerapannya, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggarannya, sementara pembangunan diserahkan kepada masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan ditugaskan mengawasi pembangunan tersebut.
Meski begitu, Anies belum memastikan kapan program itu berjalan. “Pemerintah sudah punya (perhitungan), membangun jalan 200 meter itu biayanya berapa, unit cost-nya berapa. Itu nanti diaudit,” tutur dia.
Lebih lanjut, Anies pun meminta kepada jajarannya untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam menjalankan program penataan kampung di Jakarta. Dengan demikian, penataan kampung di Jakarta juga melibatkan warga.
Menurut Anies, selama ini pemerintah mendatangi masyarakat hanya untuk menyosialisasikan program.
“Ketika bertemu dengan masyarakat, maka datang untuk belanja ide. Jangan bertemu masyarakat itu untuk sosialisasi,” ucapnya.
Anies menyampaikan, warga memiliki banyak ide untuk menata kampung. Warga juga menyadari hal-hal yang dibutuhkan di lingkungan mereka.
“Kalau kita belanja ide dari masyarakat, solusi-solusinya biasanya aplikatif,” kata dia.
Selain perencanaan, Anies juga meminta jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam mengeksekusi program penataan kampung di Jakarta.
Editor: Risman Septian
