Bagasi Berbayar, DPR: Ekonomi Kreatif Gulung Tikar

Jakarta, PONTAS.ID – Penerapan bagasi berbayar yang oleh sejumlah maskapai penerbangan dinilai bertentangan dengan rencana pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Sebab peningkatan ini berakibat pada naiknya biaya pengiriman dan berpotensi membuat sektor mikro gulung tikar.

“Kebijakan sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar akan mengganggu roda ekonomi masyarakat khususnya di sektor mikro,” kata Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi, di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Intan, kebijakan bagasi berbayar ini juga akan menimbulkan disinsentif bagi industri pariwisata, dan berpotensi menimbulkan efek domino bagi sektor lain.

“Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong UMKM agar bisa jualan sovenir yang pada ujungnya bisa baik kelas sehingga kebijakan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat.

Menurut dia, selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi sehingga masyarakat resah dengan kebijakan ini. “Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini,” ujarnya.

Harga Avtur
Menurut dia, desakan pembatalan kebijakan tersebut karena merugikan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga avtur (bahan bakar pesawat) apabila kebijakan bagasi berbayar untuk mengimbangi operasional maskapai karena masih tingginya harga bahan bakar.

Dia menegaskan bahwa jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyat maka namanya kebijakan ini cari gampang. Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu karena dibanding Singapura, Malaysia dan sebagainya harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi.

“Saya nilai perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa harga avtur kita lebih mahal dibanding negara lain karena jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat,” katanya.

Selain itu, menurut dia, apabila kebijakan bagasi berbayar bertujuan menaikkan “revenue” maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleSertipikat Tanah Gratis, BPN Jakut Gelar Penyuluhan PTSL
Next articleSegera Tata Kampung di DKI, Anies Minta Jajarannya Tampung Ide Warga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here