Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut bahwa ada tumpang tindih tanggung jawab pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat, sehingga area itu menjadi tak terawat.
Pria yang akrab disapa Sandi ini mengungkapkan, bahwa rumitnya birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terdahulu, membuat pihak yang bertanggungjawab dalam merawat kebersihan dan kerapian RPTRA Kalijodo menjadi tak jelas.
“Dulu itu dibangun oleh swasta, digunakan oleh masyarakat, dan dikelola oleh pemerintah. Tidak nyambung sama sekali karena yang bangun tidak ada berkelanjutannya, tidak ada sustainable,” kata Sandi saat ditemui wartawan di Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).
Dia lantas menjelaskan bahwa aset tanah RPTRA Kalijodo itu dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), bukan Pemprov DKI. Lalu pengelolaan ruang terbuka hijau ditangani Dinas Kehutanan DKI.
Kemudian perawatan dilakukan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye. Sementara masalah listrik dikelola Kecamatan Tambora. Lalu mesin parkir dikelola Dinas Perhubungan.
“Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sandi mengatakan bahwa Pemprov DKI akan merampingkan pengelolaan RPTRA Kalijodo. Namun dia belum bisa merincikan cara mengefisiensikan pengelolaan kawasan yang dulu dikenal sebagai lokalisasi kaum menengah bawah tersebut.
Dia hanya meminta kepada masyarakat, khususnya warga yang yang tinggal disekitar RPTRA Kalijodo, untuk merawat area tersebut. Sandi juga meminta warga untuk tanggap melaporkan setiap fasilitas milik Pemprov DKI yang rusak.
“Jangan saling menyalahkan, ini salah satu yang harus kita pastikan ke depan perawatannya. Kita bisa membangun, masalahnya itu kita tidak bisa merawatnya. Sekarang sudah mulai banyak dimunculkan infonya. Jadi jangan hanya bisa membangun, tapi dijaga,” tutur dia.
Tak hanya masyarakat, Sandi pun ingin pihak swasta bisa terus ikut merawat RPTRA Kalijodo tersebut. Dia menyebut, PT.Sinarmas yang membangun kawasan itu seharusnya bisa ikut merawat. Apalagi, terdapat logo perusahaan mereka di RPTRA Kalijodo.
“Karena dia (PT.Sinarmas) namanya kan akan nempel terus di sana. Kalau kita lihat ada nama Sinarmas, ada nama Sosro, dan lain sebagainya. Kalau kusam kan jelek juga buat brand mereka. Jadi, mereka mesti dirangkul juga,” tukasnya.
Sebelumnya, netizen di media sosial banyak yang memperdebatkan kawasan RPTRA Kalijodo yang sudah tak rapi dan indah lagi, sejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Kawasan ini tadinya dikenal sebagai tempat lokalisasi bagi kelas menengah ke bawah. Namun Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggusurnya. Lalu pada 22 Februari 2017, Ahok meresmikan Kalijodo sebagai RPTRA usai mempersoleknya.
Editor: Risman Septian
