Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim berencana menerapkan Kampung Pro Iklim (ProKlim) di 31 Kelurahan yang ada di Jakarta Utara. Keinginan ini menyusul keberhasilan warga RW.01 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara menciptakan kampung ProKlim).
Untuk itu, Maulana mengatakan dirinya sengaja memboyong sejumlah Camat untuk mengunjungi Kampung ProKlim di RW.01 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, agar Minggu (27/1/2019).
“Supaya bisa menciptakan kampung seperti ini setiap kelurahan se-Jakarta Utara. Minimal ada satu lokasi,” kata Ali saat berkunjung.
Kunjungannya kali ini, dijelaskannya sebagai tindak lanjut dari kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan pada awal Januari lalu. Sekaligus berdiskusi program ProKlim tahap selanjutnya yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan Pemerintah Kota Jakarta Utara.
“Kita tadi mendengar pendapat atau masukan dari warga mau seperti apa. Nanti kita lakukan bersama-sama (kolaboratif). Misalnya mereka menginginkan saluran yang bersih. Ayo kita jadwalkan kerja bakti. Nanti pekerjaan yang berat-berat biar dari petugas kita (pemerintah kota). Masyarakat melakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi ada kebersamaannya di situ,” jelasnya.
Tanggungjawab Bersama
Saat ini, kampung yang pernah menjuarai lomba ProKlim dan Lomba Bersih Sehat (LBB) itu memiliki progress kampung ramah pejalan kaki, perempuan dan anak.
Prestasi ini disampaikan Deliani Poetriayu Siregar selaku Urban Planning Associate Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Dari 24 Rukun Tetangga (RT) yang ada, sudah empat RT yang menjalankan program tersebut,” papar Deliani.
Salah satunya dengan membuat marka jalan bagi pejalan kaki. Sedangkan, RT lainnya lanjut Deliani, akan menyusul dengan berkolaboratif antara warga dan Pemerintah Kota Jakarta Utara.
“Ini kita mau kembangkan ke semua RT. Ngga bisa kita lakukan semuanya sendiri. Jadi meminta kolaborasi dengan pemerintah,” papar Deliani.
Dia mengungkapkan, seluruh progress yang diciptakan pada ProKlim ini merupakan hasil patungan warga sekitar. Namun hal tersebut terkendala pada progres pembangunan yang lebih besar, yang tidak dapat dilakukan warga sekitar.
“Misalnya pembuatan polisi tidur. Warga bias saja membeli bahan pembuatannya, tapi kan perlu sentuhan pemerintah untuk membuat polisi tidur yang sesuai standar aturan yang ada. Nah ini yang perlu dikolaborasikan dengan pemerintah,” tutupnya.
Penulis: Suwarto
Editor: Pahala Simanjuntak
