Jakarta, PONTAS.ID – Realisasi berbagai program Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai banyak bermasalah dilapangan yang berdampak terhadap krisis pangan nasional dan dipastikan akan mengancam stabilitas nasional. Hal inilah yang mendasari para pelaku industri pertanian menandatangani petisi yang diinisiasi Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA).
Pataka memberi ruang publik bagi para stakeholder pertanian untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis di Kementerian Pertanian, dan sekaligus memfasilitasi penyampaian pernyataan sikap (dalam bentuk petisi).
“Harapan kami dengan adanya Petisi ini, segenap pemangku kepentingan (Presiden, DPR, dan Lembaga Negara Terkait Lainnya) dapat menindaklanjuti substansi petisi untuk penyempurnaan program pembangunan pertanian di masa yang akan datang, serta menyelamatkan visi Presiden Jokowi dan Nawacita-nya,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Yeka Hendra Fatika pada acara Penyampaian Fakta, Diskusi dan Deklarasi Petisi (Mosi Tidak Percaya Terhadap Menteri Pertanian) oleh Stakeholder Pertanian, di Jakata, Kamis (22/11/2018).
Yeka Mengatakan, Revisi angka produksi padi oleh BPS dengan menyajikan fakta over estimate sebesar 43,43% dari angka produksi versi Kementerian Pertanian, menunjukkan adanya permasalahan dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan program di Kementerian Pertanian.
“Permasalahan over estimate data pun bisa saja terjadi di komoditas pangan
strategis lainnya seperti jagung, kedelai, cabai, bawang merah, hortikultura, peternakan dan
lainnya. Dibalik angka pangan yang over estimate, bisa saja didalamnya terdapat moral
hazard, miss management, yang berujung pada munculnya permasalahan kepemimpinan di
Kementrian Pertanian,” ujar Yeka.
Dalam kegiatan ini disepakati berupa tuntutan dalam bentuk petisi antara lain meminta Presiden jokowi memberhentikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dari jabatanya. hal ini sebagai bentuk kekecewaan Publik terhadap kinerja menteri Amran sulaiman, yang dinilai tidak mampu memandirikan dan memajukan Sektor Pertanian Indonesia.
“Kami sangat kecewa dengan berbagai kebohongan data dan Hoax yang diproduksi kementan yang dibuktikan oleh data BPS, hal ini dinilai PATAKA, Asosiasi yang hadir disini sangat merugikan Rakyat Indonesia, khususnya Pelaku Industri Pertanian,” tegas Yeka.
Turut Hadir dalam acara ini 15 Asosiasi diantaranya Ketua Komunitas Sapi Indonesia, Akademi Sapi Rakyat, Komunitas Sapi Bagus, Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, Patriot Jagung Indonesia,Koperasi Pasar Tjipinang, Asosiasi Cabai Indonesia, Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia, Bank Benih Tani Indonesia – Indramayu, Komunitas Hortikultura Indonesia,
Komunitas Petani Padi Indonesia, Rumah Tani Indonesia,Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, Perhimpunan Peternak Unggas Nasional-Bogor, Perhimpunan Peternak Layer Nusantara – Kendal.
Yeka dan 15 Pelaku Industri Pertanian Berharap, Presiden Jokowi mendengar Tuntutan ini, dan meminta Pemerintah segera menyelesaikan, serta mencari jalan keluar atas permasalahan Krisis pangan yang terjadi saat ini.
Editor: Idul HM
Saya Juwari Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia merasa keberatan dg berita tersebut karena mencatut lembaga kami, padahal kami tdk merasa hadir di pertemuan tsb di undang pun tidak
Terimakasih atas infonya, segera kami tindak lanjuti. Dan jika berkenan, mohon kirimkan bantahan atau tanggapan terkait berita ini ke [email protected] disertai nama lengkap, dan nomor HP/WA yang bisa kami hubungi. Salam hormat