Jakarta, PONTAS.ID – Indonesia akan swasembada pangan apabila kesejateraan petani tercapai atau terpenuhi. apabila kesejateraan petani belum tercapai maka swasembada pangan indonesia hanya jadi mimpi. Hal ini mengemuka pada acara seminar ketahanan pangan dan kesejateraan petani yang diinisiasi lembaga Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) di di gedung Kwik Kian Gie School Of Business, Jakarta, Rabu (13/2/2019)
Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan hadir diacara ini mengatakan, pendapatan Rill Petani menurun dari tahun 2004 hingga 2018.
“Permasalahannya ada dalam Pengaturan manejemen supply dan dampak Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kalau harga stabil, maka akan terserap, kalau HPP tinggi maka panen melimpah tak keserap, dan ini akan berakibat terjadi over supply dan ini yang terjadi sat ini,” ujar Anthony.
Ia Mengatakan, Kebijakan pemerintah melalui Perum Bulog dibutuhkan untuk menyerapan hasil pertanian yang melimpah, agar tak masuk kepasar yang punya persediaan melimpah.
Menurut Anhony, selama ini, food shortage diatasi dengan impor oleh pemerintah.
“Dengan impor maka hpp terpenuhi tetapi petani dirugikan konsumen diuntungkan. Maka produksi akan anjlok kaerena petani akan memilih propesi lain yang menguntungkan.
Dengan hal ini swasebada hanya mimpi, karena kesejateraan petani tak terpenuhi,” ungkap Anthony.
Ia juga mengatakan, tugas pemerintah mendorong badan logistik untuk penyerapan over supply untuk kesejahteraan petani, perbaikan manejemen harga. “Pemerintah harus punya solusi ketika produk kita kalah saing dengan impor dan segera memperbaiki,” jelasnya.
Masih ditempat yang sama, Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, ketahanan pangan terus membaik, kita saat ini berada pada urutan 65 dari 113 negara naik dari sebelumnya di urutan 73 (2014) dari hasil kajian Global Food Security Index. Tetapi disisi lain produksi pangan tidak membaik yang ditandai dengan meningkatnya impor 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan dari tahun ke tahun. Sehingga peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia didukung dari peningkatan impor pangan dan juga peningkatan daya beli masyarakat terhadap pangan.
“Menurut kajian kami selama 17 tahun terakhir produksi pertanian kita stagnan. Disisi lain kementerian terkait menyatakan data produksi naik terus, karena berkaitan dengan target, kinerja dan anggaran,” ujar Dwi.
Ia mencontohkan kecerobohan pemerintah mengeluarkan data produksi padi di tahun 2015. “Berdasarkan data satelit dan data yang kami kumpulkan dari petani di 61 kabupaten kami menemukan bahwa pada tahun 2015 produksi lebih rendah dibanding tahun 2014. Sedangkan data yang dirilis pemerintah produksi naik spektakuler sebesar 6,42 persen dengan surplus 10 juta ton beras. Kenyataan lainnya harga beras terus naik sejak bulan Mei 2015 dengan kenaikan yg tinggi. Pada bulan Oktober akhirnya diputuskan impor dan beras impor masuk di bulan November 2015 hingga Maret 2016 dengan total 1,6 juta ton. Impor tersebut menyebabkan harga beras stabil sepanjang tahun 2016 hingga tengah tahun 2017.
“Seakan tidak belajar dari tahun 2015, kementerian terkait mengatakan produksi naik lagi bahkan surplus sebesar 17,6 juta ton di tahun 2017. Kenyataannya harga dipasar terus naik, harga melambung tinggi sejak Desember 2017, stok Bulog lebih rendah dari 1 juta ton dan Cadangan Beras Pemerintah minus. Akhinya pemerintah memutuskan kembali impor beras di Januari tahun 2018 sebesar 500.000 ton dengan total impor sepanjang tahun 2018 sebesar 2,25 juta ton,” jelas dwi.
Ia pun sepakat dengan peryataan Anthony, bahwa kesejahteraan petani merupakan kunci ketahanan pangan nasional. Selain itu Ia juga berharap, pemerintah bisa mempertahankan Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional.
Benih menurut Dwi adalah penghela paling penting keberhasilan usaha tani, karena kualitas benih yang baik menurutnya akan memperbaiki hasil panen petani, meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
Editor: Idul HM
