Orasi di University Fuzhou, Megawati Terima Gelar Doktor HC ke 8

Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri usai dianugerahi gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) di Fujian Normal University, Fuzhou, Tiongkok, Senin (5/11/2018)

Jakarta, PONTAS.ID – Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri, mengangkat terminologi “diplomasi kebebasan ekonomi menuju perdamaian dunia” yang mengelaborasi pemikiran Proklamator RI Bung Karno dengan Perdana Menteri (PM) Pertama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhou Enlai. Ini menjadi gelar ke 8 untuk Megawati setelah 7 gelar sebelumnya diterima dari berbagai kampus baik nasional maupun internasional.

Dalam orasinya, Megawati mengatakan ekonomi bisa menjadi alat berdiplomasi, namun harus dilandasi oleh prinsip politik. Dan prinsip politik yang dikutipnya adalah buah pemikiran Bung Karno dan Zhou Enlai.

Hal itu diungkap Megawati dalam orasi ilmiahnya dengan bahasa Inggris di upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dalam diplomasi ekonomi dari Fujian Normal University, Fuzhou, Tiongkok, Senin (5/11/2018).

Megawati berkisah soal Bung Karno dan Zhou Enlai. Dirinya mengingat jelas bagaimana Bung Karno menugaskan PM Indonesia, Ali Sastroamidjojo, bertemu dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (PRT). Tugasnya untuk menyampaikan undangan resmi menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.

“Bung Karno menyampaikan sebuah pesan, ‘tibalah saatnya bagi Tiongkok untuk membuka pintunya bagi dunia’. Kemudian, pemerintah PRT menunjuk utusan khususnya, PM Zhou Enlai,” ujar Megawati.

Dalam pembukaan KAA itu, Bung Karno menyatakan empat hal:

  1. Bahwa Rakyat dimanapun di kolong langit ini, tidak ingin ditindas dan dieksploitasi oleh bangsa lain.
  2. Kedua, rakyat dimanapun menuntut kebebasan dari kemiskinan dan ketakutan yang disebabkan ancaman.
  3. Ketiga, Rakyat dimanapun menuntut kebebasan untuk menggerakkan aktivitas sosial yang membangun dalam upaya meningkatkan kebahagiaan individu maupun masyarakat.
  4. Keempat, Rakyat dimanapun menuntut kebebasan berbicara untuk menuntut hak-haknya, yaitu demokrasi.

Dasa Sila Bandung
Sementara itu, dalam pembukaan KAA, Zhou Enlai menyampaikan pidato yang menegaskan “Tiongkok tiba di sini untuk menggalang persatuan, bukan konflik”, tutur Megawati mengisahkan.

Zhou juga menegaskan Delegasi Tiongkok datang bukan untuk menyebarluaskan ideologi politik maupun sistemnya. Yang dicari adalah persamaan, untuk menyingkirkan penderitaan dan bencana akibat kolonialisme.

Dalam konferensi tersebut, lanjut Megawati, Zhou Enlai mengusulkan lima prinsip yang dikenal sebagai Lima Prinsip Perdamaian Zhou Enlai:

  1. Saling menghormati kedaulatan satu sama lain,
  2. Tidak saling menyerang,
  3. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain,
  4. Kesetaraan dan kerja sama yang saling menguntungkan, dan
  5. Hidup berdampingan dengan damai.

Lima Prinsip ini menjadi bagian penting dan menjadi semangat Dasa Sila Bandung. Yang merupakan 10 prinsip yang membawa gelombang kemerdekaan dari bangsa-bangsa terjajah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Menurut Megawati, prinsip-prinsip itu sangat kontekstual pada 63 tahun setelah KAA 1955 dilaksanakan. Khususnya ketika isu-isu perekonomian global menghiasi tata dunia saat ini. Kata dia, diplomasi ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari diplomasi politik. Lalu keputusan politik apa yang menjadi dasar?

“Bagi saya, diplomasi ekonomi harus berdiri di atas apa yang telah dituliskan oleh para pendiri bangsa,” tegas Megawati.

Bebas dan Aktif
Disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, Bung Karno menegaskan bahwa prinsip politik internasional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Indonesia adalah “politik bebas dan aktif.”

‘Bebas’ berarti tidak terikat dengan pihak manapun, sementara ‘aktif’ berarti terlibat dalam perdamaian dunia secara aktif dan berkesinambungan.

“Ini jugalah yang menjadi prinsip dalam diplomasi politik dan ekonomi yang saya yakini dan laksanakan,” kata Megawati.

Dilanjutkannya, setiap negara ingin memiliki ekonomi yang maju dan kuat. Kendati demikian, hal itu tidak berarti bahwa diplomasi politik yang dilaksanakan merupakan suatu strategi untuk menyelamatkan bangsanya sendiri dan mencederai bangsa-bangsa lain.

“Bukanlah itu cara yang dimandatkan oleh para pendiri bangsa kita,” tegasnya.

Acara itu dihadiri Presiden FNU, Prof. Wang Changping, Ketua Dewan FNU, Li Baoyin, para guru besar, senat, dan dewan kampus.

Sementara dari pihak RI, hadir Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk RRT. Keluarga Megawati, sahabat, serta sejumlah petinggi PDI Perjuangan juga hadir. Yakni putra dan menantu Prananda Prabowo dan Nancy Hendriaty Shrindani, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri, Anggota DPR Herman Hery, dan Hendropriyono.

Kali ini adalah gelar honoris causa kedelapan untuk Megawati. Sebelumnya, Megawati sudah menerima tujuh gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation di Rusia (2003).

Kemudian dari Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015); Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University di Korea Selatan (2017), Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018).

Penulis: Stevanny Andriani
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here