Pemprov DKI Gandeng Kemenkop UKM untuk Modal OK OCE

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggandeng pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), terkait permodalan untuk peserta program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, Irwandi menjelaskan, pihaknya ingin memakai program dana bergulir milik pemerintah pusat untuk modal OK OCE. Hal itu dikarenakan proses permodalan dari Bank DKI begitu lambat.

“Saya besok ke Surabaya, mau MoU dengan Kemenkop UKM mengenai bantuan dana bergulir. Dana bergulir kita, kan, sudah ditutup 2015, nah di kementerian ini masih ada. Dana bergulirnya untuk modal OK OCE,” kata Irwandi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Dia pun lantas menceritakan, bahwa untuk bisa mendapatkan modal dari Bank DKI, peserta OK OCE yang telah melewati tahap pelatihan harus memenuhi syarat lain. Syarat mutlaknya adalah peserta OK OCE sudah harus memiliki usaha yang berjalan terlebih dahulu.

Irwandi mengatakan, pihaknya memfasilitasi peserta OK OCE dengan menggelar bazar. Setelah ada kepastian usaha, Bank DKI baru berani memberikan modal. Syarat yang dimiliki Kemenkop UKM sebenarnya tak jauh berbeda, tapi lebih longgar dibanding sistem perbankan.

“Kalau dana bergulir syaratnya lebih ringan karena ini memang bantuan permodalan untuk UMKM. Tetap harus punya usaha dulu, cuma tidak seketat perbankan. Kalau di bank, kan, harus ada BI checking, kementerian enggak harus,” ujarnya.

Apalagi, tambah Irwandi, dana bergulir di pemerintah pusat memang ditujukan untuk membantu pedagang UMKM. Jika ada pembayaran tagihan oleh masyarakat yang mandek, tidak akan terlalu merugikan.

Pemprov DKI sebenarnya pernah memiliki program dana bergulir. Namun, program ini membuat laporan keuangan Pemprov DKI buruk karena pengusaha UMKM tak membayar cicilan modal. Adapun, saat ini peserta OK OCE yang sudah ikut tahap pelatihan sekitar 40.000 orang.

Ada 7 tahap yang harus dilalui tiap peserta yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir permodalan. Irwandi mengatakan, saat ini baru 20 persen dari 40.000 peserta yang sedang berada di tahap permodalan.

Editor: Risman Septian

Previous articleJawab Harapan Jokowi, Anies akan Bersihkan Sungai Ciliwung
Next articleUsulan Cawagub Pengganti Sandiaga Masih Ditunggu DPRD DKI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here