Jakarta, PONTAS.ID – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menginstruksikan kadernya agar tidak kembali meributkan kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, yang kini tegah kosong pasca ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno yang maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, instruksi itu diserukan karena ingin menjaga citra koalisi Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada saat ini tengah mengusung capres-cawapres yang sama di Pilpres 2019.
Dasco mengatakan sebenarnya polemik ini tidak mengganggu hubungan Gerindra dengan PKS. Tapi, polemik ini akan menimbulkan citra buruk di mata masyarakat. Dia menegaskan bahwa keputusan mengenai nama pengganti wagub DKI adalah wewenang pimpinan tertinggi partai.
“Berpengaruh kepada image koalisi itu nantinya. Katanya koalisi, kok ribut kayak gini. Sebenarnya masing-masing partai ada aturannya, enggak usah ribut-ribut begitu atau berpolemik. Tunggu saja putusan pimpinan masing-masing,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (27/8/2018).
Sebelumnya, beberapa hari terakhir, anggota DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta sedang gencar membahas polemik wagub DKI. Terdapat surat kesepakatan yang diajukan PKS kepada Gerindra pada 10 Agustus lalu di ruang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Kesepakatannya bahwa jabatan wagub akan diisi oleh kader dari PKS. Dalam surat tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik. Namun, belakangan Taufik justru mengatakan bahwa surat yang dia tanda tangani tersebut tidak sah.
Editor: Risman Septian
