KPH Diharapkan Dorong Inisiasi Program Perhutanan Sosial

Foto Hutan (Ist).

Jakarta, PONTAS.ID – Sebagai bagian dari sistem kelembagaan pengelolaan kehutanan nasional dan daerah, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dinilai strategis dalam mengatasi permasalahan kehutanan di tingkat tapak.

KPH diharapkan dapat menjadi bagian pemberdayaan masyarakat dan mendorong inisiasi program perhutanan sosial (PS) di wilayah masing-masing. Karena itu, penguatan kelembagaan dinilai penting untuk mendukung operasionalisasi KPH.

“Inisiatif yang muncul ialah keinginan agar KPH lebih kokoh lagi untuk ke depannya. Kelembagaannya bakal diperkuat. Diperlukan pemetaan kembali di tingkat tapak mengenai potensi hutan dan potensi SDM yang memenuhi kebutuhan pengelolaan hutan saat ini dengan prinsip keberlanjutan,” kata Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, seusai membuka Rakornas KPH di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Bambang memaparkan proses pembangunan KPH yang sudah dimulai sejak ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hingga kini terus diperkuat. Hingga bulan Juli 2018, secara nasional telah ditetapkan sebanyak 679 unit wilayah KPH yang terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHL) yang dikelola oleh 379 lembaga KPHK/KPHL/KPHP.

“Usulan yang muncul juga ialah agar KPH lebih efisien dan efektif. KPH dapat menjadi bagian dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat.”

Selain itu, lanjutnya, sebagai anggota tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan program TORA, KPH diminta berperan aktif dalam proses tersebut.

“Yang tidak kalah penting yaitu dalam merancang dan mendesain kegiatan pengelolaan hutan, harus benar-benar berdasarkan kebutuhan-kebutuhan lapangan, serta memperhatikan skala prioritas yang obyektif, dan selalu mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disusun,” tuturnya.

Editor: idul HM

Previous articleIndustri Baja Otomotif Senilai USD 300 Juta Beroperasi di Cilegon
Next articleMeski Ada Dugaan Pelanggaran, 10 Pejabat DKI Tetap Dicopot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here