Sandiaga: Oknum Kelurahan Pelaku Pungli Harusnya Dipecat, Tapi…

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku kaget dengan sanksi yang diberikan kepada oknum kelurahan, yang terungkap melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga yang hendak mengurus sertifikat tanah.

Sebab, oknum yang diketahui berinisial A yang merupakan staf Seksi Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Gandaria Utara tersebut, hanya diberikan sanksi tidak menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) selama 1 tahun oleh pihak Kecamatan Kebayoran Baru.

Pria yang akrab disapa Sandi tersebut mengatakan bahwa seharusnya oknum pungli itu langsung diberikan sanksi pemecatan saja, supaya tidak kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari apabila masih bekerja ditempat yang sama.

“Saya juga kaget kok sanksinya very light (sangat ringan) begitu ya. Kalau di dunia usaha sih langsung dipecat saja itu, simpel saja, enggak ada alasan lain,” kata Sandi saat ditemui oleh wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa dirinya akan melakukan kroscek terlebih dahulu kepada pihak terkait, apakah sanksi yang diberikan tersebut sudah sesuai atau belum. Dia mengaku tak bisa asal menambah sanksi, jika diluar peraturan yang berlaku.

Sandi lantas merasa geram, karena Kelurahan Gandaria Utara berada dalam satu kecamatan dengan daerah rumahnya. Menurutnya, oknum pelaku pungli di Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan itu telah merusak nama baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Dia sudah merusak nama satu kelurahan, satu kecamatan malah. Itu kan dekat rumah saya. (Makanya) saya mau tanya dulu. Kalau ada sanksi lebih harus ada sanksi sosial. Kalau diluar UU, saya pasti menyalahi aturan, karena mungkin sanksi yang diberikan adalah sanksi maksimal yang ada di UU ASN (aparatur sipil negara),” ujarnya.

Sebelumnya dalam pemberitaan, terungkap bahwa seorang warga bernama Salmah, telah menjadi korban pungli yang dilakukan salah satu oknum di Kelurahan Gandaria Utara, yang meminta uang untuk mengurus sertifikat rumah.

Awalnya, Salmah mengaku dimintai uang sebesar 500 ribu rupiah untuk biaya pengukuran satu rumah. Setelah itu, Salmah terus dimintai sejumlah uang. Kurang lebih sudah 8 juta rupiah yang dikeluarkannya, namun sertifikatnya tidak kunjung selesai.

Sekretaris Camat Kebayoran Baru, Sjamsul Idris mengungkapkan bahwa oknum berinisial A yang merupakan staf Seksi Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Gandaria Utara itu sudah mengaku salah. A lantas diberikan sanksi tidak menerima TKD selama satu tahun.

Editor: Risman Septian

Previous articleCIPS Nilai Benih Jagung Hibrida Tidak Efektif Dan Perlu Dievaluasi
Next articleMedia Nasional Diajak Beritakan Hal Positif Asian Games 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here