PDIP: Kenaikan NJOP di Jakarta Persulit Warga

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI, Gembong Warsono

Jakarta, PONTAS.ID – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, dinilai tidak tepat.

Kritikan tersebut dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI, Gembong Warsono. Menurut dia, kenaikan NJOP tersebut dapat mempersulit warga Jakarta untuk mendapat hunian layak di Ibu Kota. Sebab, bakal membuat harga tanah dan hunian di Jakarta meroket.

“Sehingga akan menghalangi para warga Jakarta untuk mendapatkan tempat tinggal. Itu pasti berdampak ke sulitnya mendapatkan hunian di Jakarta. Kalau lihat kondisi ini kan sedang lesu-lesunya properti. Pergub NJOP ini berdampak ke ekonomi luar biasa besar,” kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Selain itu, tambah Gembong, nilai pungutan pajak bumi bangunan (PBB) akan naik pula. Hal ini akan memberatkan warga yang telah memiliki hunian. Karena itu, dia meminta pada Pemprov DKI agar jangan terlalu mudah membuat kebijakan yang akhirnya malah menimbulkan problem di masyarakat.

Dia menegaskan bahwa Fraksi PDIP di DPRD DKI sangat menyesalkan kenaikan NJOP itu, karena saat ini pun Pemprov DKI masih belum mampu memberi solusi perumahan bagi warga. Dimana program rumah DP nol rupiah juga belum ada perkembangan signifikan. Jangankan publik bisa pesan, skema pembiayaan saja belum rampung.

“Sementara program rumah DP nol rupiah saja belum berjalan, kemudian rumah sewa juga tidak dijalankan. Sehingga program perumahan di Jakarta jadi stuck. Ini tambah diperparah dengan kenaikan NJOP. Lewat anggota Fraksi PDIP di Komisi C tentang perpajakan, kita akan segera sampaikan evaluasi NJOP itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang telah menaikkan harga NJOP PBB-P2 pada tahun 2018. Rata-rata kenaikkan NJOP di Ibu Kota naik sekira 19,51% dari tahun lalu. Hal itu tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Tahun 2018 yang diundang-undangkan pada tanggal 4 April 2018 yang lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno menyebutkan bahwa ada beberapa alasan NJOP itu dinaikkan. Salah satunya yakni ada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di tiap wilayah, yang ditandai dengan banyaknya tanah di Jakarta yang kian hari berubah menjadi gedung bertingkat yang menjulang ke langit.

“Kenaikan NJOP di atas rata-rata pada umumnya dipengaruhi oleh antara lain adanya perubahan fisik lingkungan lahan dari tanah kampung menjadi perumahan atau real estate. Perubahan fungsi lahan dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan atau apartemen,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018) lalu.

Lebih lanjut Sandi mengungkapkan, keputusan menaikkan NJOP untuk menjaga keseimbangan harga tanah di lokasi lain yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan NJOP. Dimana beberapa lokasi pada tahun-tahun sebelumnya belum disesuaikan sehingga menjadi tidak seimbang dengan lokasi lain yang berbatasan.

Editor: Risman Septian

Previous articleLuhut : Manajemen Sampah yang Baik Berkaitan dengan Kualitas SDM
Next articlePemerintah Diminta Awasi 41 Masjid Terindikasi Radikal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here