Jonan Ungkapkan Alasan Pemerintah Stop Skema Cost Recovery

Menteri BUMN Ignasius Jonan saat berkunjung ke Unit Pengendalian V Pertamina di Balikpapan

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kebijakan skema kontrak bagi hasil cost recovery tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya pemerintah telah memulai kontrak migas dengan skema gross split (kontrak bagi hasil).

“Kultur gross split yang mendorong efisiensi ini harus jalan. Tidak bisa tidak. Karena kultur cost recovery itu udah sangat ketinggalan,” kata Jonan di Gedung Unit Pengendalian V Pertamina di Balikpapan, Kamis (26/4/2018).

Melalui pergeseran skema ini, Jonan menegaskan, akan membawa perubahan efisensi atas pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka cepat atau lambat sebuah perusahaan kelak mengalami kemunduran.

Jonan mengatakan, pemerintah mendorong transformasi kultur perusahaan migas seyogyanya dibangun dari bagian hulu terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan di sisi hilir. “Apabila ini diterapkan, bakal menjadi lompatan besar bagi perusaahan hulu migas,” pungkas Jonan.

Perlu diketahui, sistem cost recovery sudah diterapkan dalam dunia bisnis hulu migas sejak tahun 1960an.

Namun cost recovery dinilai membebani uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, pada tahun 2015 dan 2016, cost recovery lebih besar dari penerimaan migas bagian Pemerintah.

Demi menciptakan efisiensi, pada awal tahun 2017, sistem Kontrak Bagi Hasil Gross Split mulai menggantikan sistem PSC Cost Recovery, demikian dilansir esdm.go.id.

Editor: Hendrik JS

Previous articleInfrastruktur dan Wisata Dibangun, Produk UMKM Akan Berkembang
Next articleKembangkan Pariwisata Kuliner Go International

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here