KPU Revisi Aturan Jika Ada Perppu Penggantian Kepala Daerah

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengganti peraturan KPU (PKPU) tentang mekanime penggantian calon kepala daerah yang ditetapkan sebagi tersangka jika pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur hal itu.

“Kami kan selalu berpegang pada aspek legal. Kalau ada perppu, dimungkinkan kita melakukan revisi (PKPU),” ujar Komisioner KPU Viryan di kantor KPU, Rabu (28/3/2018).

Selama ini, calon kepala daerah yang menjadi tersangka atau telah ditahan penegak hukum tidak dapat diganti. Hal itu merujuk pada PKPU yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Penggantian calon kepala daerah hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan sakit parah, meninggal dunia, atau telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Viryan mengatakan mekanisme tersebut bisa diubah asalkan ada perppu yang akan dijadikan rujukan untuk merevisi PKPU. Nantinya, PKPU yang baru tidak lagi merujuk kepada UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, melainkan kepada perppu yang baru.

“Prinsipnya, KPU taat terhadap regulasi, bekerja menggunakan asas kepastian hukum,” katanya.

Nantinya, apabila pemerintah menerbitkan perppu, calon kepala daerah pengganti akan diseleksi kembali oleh KPU. Proses seleksi yang akan diterapkan sama dengan ketika dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan Berkas-berkas hingga tes kesehatan akan tetap dilakukan.

Viryan yakin KPU provinsi, kabupaten, dan kota dapat melaksanakan hal itu tanpa perlu mengubah jadwal rangkaian pelaksanaan Pilkada 2018. Dengan kata lain, pemungutan suara pilkada 2018 akan tetap dilakukan secara serentak pada 27 Juni mendatang.

“Kan ini hanya terkait penggantian calon kepala daerah. Tidak ada prinsip yang menghambat kalau perppu itu keluar,” katanya.

Wacana penerbitan perppu untuk mengganti mekanisme penggantian calon kepala daerah menguat sejak beberapa hari yang lalu. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim tengah membuat draf rancangan perppu dan memberitahu Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Viryan enggan mengatakan setuju jika pemerintah bertekad menerbitkan perppu. KPU, kata Viryan, hanya akan menjalankan apa yang diamanatkan oleh peraturan tertinggi.

“Silakan pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu,” ucapnya.

Perppu Cakada Tak Urgen

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mempertanyakan urgensi usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Peraturan itu diusulkan untuk mengubah ketentuan pergantian calon kepala daerah berstatus tersangka.

“Karena syarat untuk Perppu itu Pasal 22 Undang-Undang Dasar: kegentingan memaksa bagi negara, bagi kehidupan yang lebih besar,” kata Hinca.

Hinca mengatakan dirinya memahami bahwa partai politik, termasuk Demokrat, bakal dirugikan jika mengalami situasi tidak dapat mengganti calon yang berstatus tersangka.

Namun, menurutnya, perubahan aturan norma dalam UU Pilkada sebaiknya tidak menggunakan Perppu melainkan mekanisme revisi, meski itu akan memakan waktu.

“Saya lebih cenderung normatif dan proses normal saja untuk proses perbaikan atau revisi UU bukan dengan Perppu,” kata Anggota Komisi III DPR ini.

Wacana penerbitan Perppu itu dilontarkan Partai Golkar untuk menyikapi sejumlah calon kepala daerah yang menjalani proses hukum dan telah berstatus tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga disebut bakal menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas usulan Perppu ini.

Golkar menilai perlu diterbitkan Perppu karena melihat ada unsur kegentingan berupa kekosongan regulasi yang tidak mengatur calon kepala daerah tersangkut masalah hukum, tapi tidak bisa digantikan calon lain. Hal ini dianggap merugikan masyarakat.

Previous articleMartabak Jagung Keju dengan Wangi Pandan
Next articleLagi, Warga Keluhkan Layanan BPN Jakarta Utara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here