Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir berebut lapangan kerja dengan tenaga kerja asing (TKA) terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tersebut.
Sebab kata Abidin Fikri, perpres itu justru untuk memberikan jaminan hukum dalam persaingan bursa tenaga kerja internasional di Indonesia.
“Perpres ini bermaksud mengatur izin penggunaan TKA supaya ada kepastian hukum, mengendalikan, dan mencegah TKA ilegal masuk ke Indonesia,” kata Abidin Fikri dalam keterangan pers, Rabu (18/4/2018).
Presiden Joko Widodo, Abidin melanjutkan, tentunya tetap mengutamakan TKI untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia. Namun kehadiran TKA merupakan bagian dari perdagangan global. Makanya kehadiran perpres ini justru untuk melindungi Indonesia dari serbuan TKA.
Menurut Abidin yang juga politisi PDIP, Perpres ini merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan dari Pasal 42 UU. No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berisi mengenai penggunaan TKA. Kehadiran perpres ini sekaligus menegaskan pembatasan jabatan terhadap TKA dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012.
“Jadi perpres ini dipandang sebagai jaminan atas transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga mewajibkan perusahaan pengguna tenaga kerja asing untuk membayar kompensasi ke pemerintah,” jelasnya.
Ia-pun menyebutkan selama ini sudah ada beberapa Keputusan Menakertrans untuk mengatur keberadaan TKA di berbagai industri, seperti dalam industri pengolahan golongan pokok pakaian jadi, pengolahan logam bukan mesin dan peralatannya, transportasi dan pergudangan angkutan udara, pengolahan dan subgolongan industri furnitur, serta industri pengolahan dan subgolongan industri alas kaki.
Cabut Perpres TKA
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui, keberadan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), selain bertentngan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, juga mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal.
Karenanya, pemerintah harus segera mencabut Perpres tersebut sebelum menimbulkan persoalan yang lebih serius lagi.
“Saya rasa ini tidak adil, dan harus segera dihentikan oleh pemerintah, karena itu membuat orang-orang kita cemburu,” pinta Fahri saat menjadi pemberbicara dalam diskusi bertema “Menolak Perpres No.20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing” di Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Dikemukakan Fahri, kalau DPR dan Pemerintah sudah sukses melahirkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 18 Tahun 2017, yang melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Tetapi sayangnya, para buruh ini merasa pekerja di dalam negeri sendiri tidak dilindungi, baik itu hak-haknya dalam pembayaran dan sebagainya.
“Bahkan sekarang ini, hak-hak pasar mereka dibawah yang unskillable (tidak punya keahlian), diambil oleh datangnya pekerja asing yang tidak punya keahlian secara massif,” katanya.
Padahal, menurut Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) di luar negeri itu, di UU Ketenagakerjaan (yang belum diubah), jelas disebutkan bahwa syarat pertama pekerja asing itu adalah memiliki keahlian. Kedua, harus mengerti bahasa yang memudahkan transfer daripada keahliannya itu kepada orang Indonesia.
“Tapi ternyata yang datang ini, dan yang dilegalkan melalui Perpres ini, justru yang tidak punya keahlian yang pasarnya di Indonesia ini banyak sekali karena pengangguran sangat besar. Kita tahu, pertama-tama karena penyerapan tenaga kerja bersumber dari pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi kita mandeg,” ketusnya.
Bahkan, sambung Fahri Hamzah dalam ekonomi yang mandeg saat ini maka otomtis tidak bisa menyerap tenaga kerja, karena investasinya itu masih dominan dikerja oleh mesin. Ditambah lagi, pasar tenaga kerja Indonesia atau kue-kue tenaga kerja ini diserobot oleh tenaga kerja asing.
“Sekali lagi, ini harus dihentikan. Sebab kalau tidak, saya siap berbicara dengan kawan-kawan di DPR bahwa ini tidak bisa dibiarkan, dan harus ada investigasi,” tegasnya.
