Padangsidimpuan, PONTAS.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Sidimpuan terus mendalami korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023. Pasalnya, ditengarai anggaran yang diberikan khusus untuk membangun desa ini disunat 18 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kota Padang Sidimpuan, pun diketahui mangkir tiga kali dari pemanggilan yang dilakukan penyidik.
“Kita sudah tiga kali menyurati Kadis PMD berinisial IFS, sampai saat ini tidak hadir,” ungkap Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan, Yunius Zega, di ruang kerjanya, Rabu (3/7/2024).
“Penyidik sudah berulang kali mendatangi Kantor PMD dan Rumah IFS, juga tidak ditemukan. Ada dugaan keberadaan IFS sudah tidak berada di Kota ini,” ujar Yunius.
Sementara, Bendahara Dinas PMD, berinisial HN kata Yunius telah dijemput penyidik pada Selasa (2/7/2024) siang, terkait dugaan pemotongan 18% dari para Kades se- Kota Padangsidimpuan.
“Selama 6 jam diperiksa, HN diperbolehkan pulang oleh penyidik pada malamnya,” bebernya.
“Dari keterangan AN saksi yang telah ditangkap sebelumnya, menyebutkan bahwa H bendahara PMD juga ikut terkait, oleh sebab itu kita meminta H untuk ikut ke Kantor Kejari untuk melakukan klarifikasi,” ujar Yunius
Ditambahkan Yunius, Tim penyelidik tetap melakukan peyelidikan terhadap kasus ini, dan tidak terbuka kemungkinan H bisa terlibat. “Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada AN dan H, dan masih terus kita dalami,” terang dia.
Penulis: M. Suryadi
Editor: Pahala Simanjuntak
