Bongkar Korupsi Lahan di Munjul, KPK Ungkap 4 Dosa Tersangka

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Wakil direktur PT Adonara Propertindo, AR yang telah ditetapkan sebagai tersangka. AR diduga terlibat dalam korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta, pada tahun 2019.

“Tersangka AR dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar kepada PONTAS.id, melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/6/2021).

Sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, tersangka AR sebelum ditahan terlebih dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swabtest PCR Covid-19.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan AR bersama tiga tersangka lainnya yaitu YRC (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya/PDPSJ), TA (Direktur PT AP), AR (Wakil Direktur PT AP) sejak tanggal 24 Februari 2021.

Dalam pengadaan tanah di Munjul, PD Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) yang bekerja sama dengan PT AP sebagai pihak penjual, diduga telah melakukan tindakan melawan hukum diantaranya:

  1. Tidak ada kajian kelayakan terhadap Objek Tanah;
  2. Tidak dilakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait;
  3. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah tidak dilakukan sesuai SOP; dan
  4. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

“Perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp.152,5 miliar,” bebernya.

Lili kembali menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar mematuhi aturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa.

Penyelenggara Negara kata dia seharusnya memegang teguh sumpah jabatan dan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan anggaran negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

“KPK juga berharap kepada pihak swasta dan korporasi untuk turut aktif dalam melakukan pencegahan korupsi melalui praktik bisnis yang akuntabel dan antikorupsi,” tegasnya.

Para tersangka dalam kasus ini kata Lili disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” tutupnya

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here