Kendal, PONTAS.ID – Bupati Kendal, Dico M Ganinduto bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kendal, Jawa Tengah. MPP ini juga menggandeng perusahaan Start-Up agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Kendal.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, keberadaan MPP sesuai dengan salah satu Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu berkeadilan.
“Misi yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani, dan partisipatif,” kata Bupati, saat peresmian MPP Kabupaten Kendal, Rabu (2/6/2021).
Dico berharap, dengan hadirnya MPP dapat mendukung pemerintah daerah dalam peningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dalam menuju era good governance.
“Adanya Keputusan Presdien No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tagline ‘Kendal Handal, Kendal Lebih Baik’,” terangnya.
Sementara itu, Menteri PAN RB, Tjahjo Kunolo menambahkan, dengan ditentukannya Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kehadiran MPP dapat semakin mempermudah perizinan dan investasi yang akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi.
“Karena kuncinya bagaimana Kendal mendatangkan investor dari dalam maupun luar untuk berkembang disini. UMKM harus jadi ikon di Kendal,” ujar Tjahjo.
Ia juga mengharapkan Kendal unggul dalam sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi dan pada aplikasi khusus serta logistik yang berbasis Industri 4.0.
“Kendal yang juga merupakan kawasan industri ini diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp. 72 triliun dan 20 ribu tenaga kerja hingga tahun 2025,” katanya.
Selain itu, ada juga keunggulan lainnya. Yaitu, layanan cetak mandiri yang meliputi cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan layanan lainya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Layanan itu meliputi penerbitan surat izin industri rumah tangga, surat izin penelitian, dan penerbitan kartu pengawasan trayek,” jelasnya.
Tjahto juga mengungkapkan, daya tarik MPP berada pada kenyamanan pelayanan yang didukung oleh fasilitas pelayanan, termasuk untuk kaum rentan. Dimulai dari luar gedung hingga bagian dalam gedung dapat menciptakan perasaan yang menyenangkan bagi pengguna layanan.
Kata Tjahjo Fasilitas yang lengkap dan memadai ini bertujuan agar masyarakat, pelaku usaha, serta investor, merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Kendal. “MPP harus jadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana proses perizinan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah demi menarik investor,” tegasnya.
Saat ini, jumlah instansi yang tergabung dalam MPP Kendal sebanyak 26 instansi berasal dari pusat, daerah, badan usaha milik negara /daerah serta tiga instansi swasta. Sementara jenis layanan yang tersedia di MPP Kendal adalah 308 layanan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa menurutnya Kendal adalah kabupaten yang strategis untuk berbagai industri.
Ganjar mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan agar UMKM bisa mengakses 40 persen dari APBN dan APBD. “Tapi ternyata UMKM-nya belum siap, maka harus kita paksa, setelah itu kita training sedikit,” ungkapnya.
Ganjar mengimbau pengelola MPP hingga industri besar untuk menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM. Ia berpesan agar masyarakat mulai berani dan bersedia menggunakan brand lokal, dalam rangka mendukung pengusaha lokal.
“Komplain masyarakat tentang pelayanan atau hal lainnya, diharapkan bisa dikelola pula di MPP. Sehingga masyarakat yang ingin layanan yang terbaik, yang prima, Kendal akan bisa merespon dengan prima,” tutupnya.
Penulis: Prawoto.
Editor: Ahmad Rahmansyah
