Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah berkomitmen untuk menyetop seluruh impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang. Hal itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, saat Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Energi Nasional, Selasa (20/4/2021).
“Dalam strategi nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 kita tidak lagi mengimpor BBM, dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor LPG,” kata Arifin, dalam channel YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (20/4/2021).
Kemudian, poin lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah rencana pengurangan emisi yang didorong dunia. Kata Arifin, Indonesia perlu mengantisipasinya dengan mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bauran energi nasional.
Karenanya, lanjut Arifin, dibuatkan satu rencana dengan mendongkrak pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang harganya semakin murah. Saat ini, pemanfaatan EBT baru 10,5 ribu megawatt (MW). Diharapkan, meningkat di 2025 menjadi 24 ribu MW sesuai bauran EBT 23 persen dan pada 2035 menjadi 38 ribu MW.
“Di 2025 kita upayakan bauran ini bisa mencapai 38 ribu megawatt. Backbone-nya nanti dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis. Kemudian kita sampaikan upayakan kita hilirisasi dari produk batubara kita. Kita juga harus segera selesaikan infrastruktur gas dan listrik. Listrik ini sangat penting karena ingin capai rasio elektrifikasi 100 persen agar masyarakat bisa dapatkan kesempatan dukungan pasokan listrik,” paparnya.
Selain itu, program BBM satu harga juga akan diperluas ke daerah terpencil lainnya. Hal itu diputuskan agar masyarakat bisa merasakam program tersebut.
“Demikian juga BBM, dengan program BBM satu harga harus bisa dinikmati masyarakat ke depannya,” imbuh Arifin.
Lalu, poin berikutnya yang dibahas, yakni terkait penyelesaian infrastruktur energi. Dalam hal ini, pemerintah ingin mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur terkait energi, antara lain untuk listrik, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Diharapkan, seluruh masyarakat di seluruh daerah bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” tutupnya.
Penulis: Riana
Editor: Rahmat Mauliady
