Indonesia Masuk 10 Besar Negara karena Pernikahan Dini, Ini Kata DPR

Ilustrasi Pernikahan Dini
Ilustrasi Pernikahan Dini

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Azis  Syamsuddin menyoroti masuknya Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan pernikahan anak tertinggi pada periode 2014-2020 di situasi pandemi Covid-19.

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi atau rentan terjadi perkawinan anak, sehingga dapat segera ditemukan akar permasalahan dan antisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

” KPPPA untuk menggencarkan dan mengoptimalkan Perlindungan Khusus Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Forum Anak, khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan pada anak,” katanya, Senin (19/4/2021).

Politikus Golksr itu mendorong KPPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengoptimalkan program Desa Peduli Anak, mengingat pencegahan perkawinan anak dapat dimulai dari lingkup masyarakat desa. KPPPA bersama KPAI terus melakukan upaya kuratif, preventif, dan promotif agar dapat meminimalisasi terjadinya kasus perkawinan pada usia anak.

“Penguatan regulasi perlindungan hak anak harus lebih diperhatikan, sosialisasi bahaya perkawinan dan hamil dini harus digencarkan karena akan berpengaruh terhadap reproduksi anak. Dalam hal ini Peran serta orang tua sangat menentukan, sehingga ke depan hak anak dapat lebih terjaga dan lebih dilindungi oleh Negara dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here