DPR: Konflik Papua Harus Segera di Hentikan

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengecam dan prihatin terhadap insiden tertembaknya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK serta bentrok antara prajurit TNI dan Polri dalam kontak senjata dengan kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas memberantasnya dan menyeret para pelaku ke pengadilan agar dihukum semaksimal mungkin. Keganasan KKB di Papua ini tidak boleh semakin meluas dan penanganannya tidak boleh berlarut-larut, ujar Guspardi, Rabu (28/4/2021).

Menurunya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)  Papua sudah semestinya dikategorikan sebagai tindakan separatisme dan terorisme. Mereka (KKB_red) sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang mencekam secara meluas.

“Korban dari masyarakat sipil dan aparat negara, juga menimbulkan kerusakan obyek vital strategis.

Mengacu Undang-Undang No 5 tahun 2018 dinyatakan bahwa Terorisme adalah tindakan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,” tegasnya.

Guspardi yang juga merupakan anggota  Pansus Otsus Papua inipun menyesali adanya serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua. Aksi kekerasan yang dipertunjukkan oleh kelompok KKB Papua semakin brutal dan tak terkontrol.

“Dihimpun dari berbagai sumber, kelompok ini bukan saja menyerang aparat keamanan namun telah membunuh sejumlah warga sipil dan guru, membakar bebarapa rumah dan tiga sekolah selama tiga pekan konflik berkepanjangan di Beoga Kabupten Puncak, Papua. Kelompok tersebut juga melakukan pemerasan dengan mengancam masyarakat dan  menciptakan rasa takut bagi warga sipil,” tutur Anggota Komisi II DPR ini

Guspardi pun meminta Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda dengan optimal dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan faksi organisasi separatisme lainnya.

Penguatan fungsi dan peran intelijen negara di Papua perlu dimaksimalkan.
Tujuannya tentu untuk memetakan, mengetahui dan memutus mata rantai organisasi KKB serta menghentikan alur pasokan senjata. Disamping itu, TNI-Polri perlu melokalisasi guna menutup dan mempersempit ruang gerakan separatisme dapat  lebih mudah ditangani, imbuhnya.

Saat ini yang masih menonjol masih  pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan.

Ia pun yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada.

“Kita cinta NKRI dan tidak ingin bangsa ini terkoyak oleh gerakan bersenjata dan
gerakan makar apapun termasuk gerakan separatisme dan terorisme Pemerintah harus dapat  meciptakan rasa aman dan harmoni bagi masyarakat di  tanah Papua,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here