Kutuk Penganiayaan Wartawan Tempo, Dewan Pers Tegaskan 3 Hal Ini

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Ch. Bangun

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengawal eks Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berinisial APA terhadap wartawan Tempo, Nurhadi.

Melalui Pernyataan Dewan Pers Nomor 01/P-DP/III/2021 tentang kekerasan terhadap Nurhadi, M Nuh menegaskan tiga hal:

“Mengutuk kekerasan terhadap saudara Nurhadi. Kekerasan tidak dibenarkan dilakukan kepada siapa pun, termasuk terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik,” kata M Nuh seperti dikutip PONTAS.id melalui laman dewanpers.or.id, Rabu (31/3/2021).

Kedua, Dewan Pers mendesak Aparat Kepolisian untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum yang semestinya dan seksama atas kekerasan yang terjadi.

“Ketiga, mengingatkan kepada semua unsur pers untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya aspek profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistik,” terangnya.

Kemerdekaan Pers
Aksi kekerasan yang dialami Nurhadi, ketika sejumlah pengawal APA menganggap Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anaknya yang berlokasi di Gedung Graha Samudera Bumimoro di kompleks Kodiklat TNI Angkatan Laut, Surabaya, pada Sabtu (27/3/2021) malam lalu.

“Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan yang ditugaskan oleh redaksi, para pengawal tersebut merampas dan melakukan penganiayaan yang dilanjutkan dengan penyekapan,” bebernya.

Para pengawal APA tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya sebelum mendapatkan penganiayaan dan penyekapan.

“Semoga saudara Nurhadi diberi kekuatan batin untuk menghadapi permasalahan ini dan segera aktif kembali menjalankan profesi wartawan,” imbuhnya.

Dalam hal kekerasan ini, lanjut dia, merupakan tindak pidana yang melanggar dua aturan yaitu pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.

“Kekerasan terhadap wartawan merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia,” tutupnya.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here