Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa Pemerintah saat ini berkomitmen memerangi mafia tanah. Dalam memerangi mafia tanah peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat diperlukan untuk memberantas mafia tanah.
Hal ini diungkapkan oleh Sofyan A Djalil saat memberikan sambutan setelah mengambil sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN Kamis, (10/12/2020).
“Mafia tanah harus diperangi, di samping kita perbaiki sistem seperti pendaftaran tanah dan lain-lain. Pada saat ini banyak praktik ditengarai sebagai praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Di sini PPAT cukup berperan, di samping BPN. Maka jajaran BPN terus tingkatkan disiplin, makin meningkatkan kualitas dalam pekerjaan,” ujar Sofyan A. Djalil.
Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan jika ada PPAT yang tidak disiplin perlu diawasi dan dibina.
“PPAT yang tidak disiplin perlu kita disiplinkan, karena ini adalah dua profesi kerjaan kita bersama PPAT yang melahirkan pelayanan publik yang lebih baik. Maka dari itu saudara-saudara sekalian jangan segan-segan untuk mengawasi PPAT, tegur mereka dan bina mereka. Yang bagus perlu diberikan apresiasi kepada PPAT yang profesional dan produktif,” tuturnya.
Pihaknya juga mengatakan akan menindak tegas jika ada PPAT yang bekerja sama dengan mafia tanah sehingga menciptakan kesengsaraan di masyarakat.
“Tapi kalau yang sudah parah sekali harus diambil tindakan disiplin barangkali diberhentikan atau dipidananakan. Jika yang mengganggu untuk menciptakan kepastian hukum serta memfasilitasi kegiatan mafia tanah, kita akan ambil tindakan keras sekali dan pemerintah sudah berkomitmen tidak akan kalah oleh mafia tanah,” tambahnya.
Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan selamat atas pelantikan sebagai MPPP dan MPPW serta untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih baik.
“Ini tambahan tugas tapi ini betul-betul dalam rangka menciptakan negara lebih baik, profesi lebih baik, ATR/BPN yang lebih baik, sehingga masyarakat kita akan mendapatkan layanan yang baik,” pungkasnya.
Pengangkatan sumpah MPPP dan MPPW diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, Pejabat Tinggi Pimpinan Madya dan Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Jajaran Kantor Wilayah BPN se-Indonesia baik secara langsung maupun daring.
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Pahala Simanjuntak
Contoh kongkrit adanya mafia tanah di sumut/eks hgu ptpn 2,tdk ada penyelesaian yg nyata padahal bpk Presiden sdh membentuk tim pemberantas mafia tanah di Sumut loh… Tks kasus tanah di suwondo sdh rampung/dlm langkah penyelesaian… Tapi utk tanah eks HGU PTPN 2 belum sama sekali, mohon dan lihat realita di lapangan…. Disana sini di duga ada keterlibatan oknum pejabat Negara ,malah masyarakat yg tdk bersalah ada yg di tangkap/di penjarakan… Mari kroscek ke Polres Deli Serdang, ke PTPN 2 dan Pengadilan Deli Serdang dan juga ke BPN Deli Serdang… Mari kita buka bersama, kita gelar bersama penyelesaian kasus tanah eks PTPN 2…jangan pernah mengabaikan hal ini. Ingat ada banyak cara yg bijak dan konstitusional spt PerPres no 86 tahun 2018…