Jakarta, PONTAS.ID – Kekuasaan yang tengah diemban para legislator maupun eksekutif dari pusat sampai daerah, sangat menentukan nasib keberlanjutan wilayah pesisir di Indonesia. Sebab, di tangan merekalah kebijakan menyangkut kawasan pesisir ditentukan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi di hadapan Gubernur Bangka Belitung, Wakil Bupati Bangka, dan otoritas Kementerian KKP serta Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR, Kamis (3/12/2020).
Pernyataan Dedi itu dilontarkan menyoal penambangan pasir di wilayah pesisir Provinsi Bangka Belitung yang tak terkendali sehingga menimbulkan degradasi lingkungan pesisir.
“Wilayah pesisir memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Wilayah pesisir dan laut yang makin lestari tentu memberi benefit berupa perikanan yang melimpah, karena terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak masih terjaga,” kata Dedi.
Dengan pengelolaan berkelanjutan, akan mampu menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan turun temurun. Namun, sebaliknya, maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan secara turun temurun.
“Potensi yang dimiliki akan habis dan punah, sehingga tidak lagi dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Masalah krusial kawasan pesisir adalah pembangunan dan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Kawasan pesisir kata Dedi sudah banyak yang rusak, termasuk pesisir di Bangka Belitung yang kini dipersoalkan.
“Ketika pesisir rusak, ekonomi masyarakat setempat juga ikut tertekan. Di tangan para pemegang otoritaslah, nasib pesisir ditentukan,” tegasnya.
Sebagai Anggota DPR ada batas waktunya, begitu juga Bupati dan Gubernur, sehingga perlu lebih serius agar tidak menyesal di kemudian hari.
“Sehingga, suatu saat ketika menjadi rakyat biasa, kita main di pesisir, rakyatnya sudah tidak bisa melaut, pesisirnya sudah rusak, pasirnya sudah habis, begitu juga terumbu karang dan magrovenya habis,” seru legislator dapil Jabar VII ini.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady
