Jakarta, PONTAS.ID – Sejumlah fraksi di DPR meradang ketika pihak Kesekjenan akan memprioritaskan para wakil rakyat beserta keluarga akan mengikuti rapid tes corona.
Menanggapi segala bentuk kecaman itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar angkat suara terkait hal itu. Indra mengatakan pengadaan alat test tersebut tidak menggunakan uang negara.
“Saya nggak akan komen ke arah politik, cuma saya bilang tolong pesan juga ini sumbangan dari beberapa orang, jadi bukan dari APBN. Jadi jangan dibawa ke politik, saya nggak mau komentar, jangan dibawa ke politik dulu deh, nanti bikin gaduh. Ini bukan dari APBN, bukan uang negara, ini sumbangan orang yang peduli supaya bisa bekerja dengan baik,” ujar Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Indra meminta agar rencana tes ini tidak dibawa ke arah politik. Dia mengatakan tes tersebut demi kesehatan bersama.
“Jadi nggak usah, teman-teman yang di partai politik nggak usah dibawa-bawa ke politik lah. Untuk kesehatan kita bersama loh ini,” katanya.
Indra mengatakan rencana tes itu akan dikonsultasikan ke pimpinan DPR. Dia mengaku enggan untuk berspekulasi.
“Ini nanti kalau barangnya sudah ada saya akan konsul ke pimpinan dulu, saya nggak akan ngomong ke publik. Nanti saya akan melaporkan dulu kepada pimpinan dewan. Karena kan juga masih masa reses kan masih diatur waktunya,” jelasnya
Indra mengatakan tes tersebut bersifat suka rela. Dia kembali meminta agar tes COVID-19 itu tidak dipolitisasi.
“Iya namanya kita mau tahu kesehatan kita ya sukarela lah. Ini kan, nggak usah dibawa-bawa ke inilah, nggak usah dibawa-bawa ke politik,” kata dia.
Sebelumnya, beberapa fraksi sudah berteriak menolak ajakan kesekjenan DPR untuk dilaksanakan test corona. Salah satunya Salah satunya adalah Fraksi PKS.
“Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok, di tengah kondisi saat ini, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya,” tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (23/3/2020).
Kritik juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.
“Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
