Jakarta, PONTAS.ID – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pengadaan multivitamin dan alkes.
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, pengadaan multivitamin ini mungkin saja bisa dijelaskan sebagai tuntutan situasi yang saat ini memang tengah dihadapi seluruh rakyat Indonesia yakni Covid-19 yang menuntut imun tubuh yang hebat agar tak mudah diserang virus corona.
Akan tetapi, penyediaan multivitamin itu juga mungkin mau menjelaskan bahwa stamina DPR memang tengah loyo. Stamina mereka yang loyo ini rupanya membuat DPR periode ini berkinerja buruk. Dengan penyediaan multivitamin diharapkan akan muncul stamina anggota DPR untuk bekerja lebih giat lagi. Jadi multivitamin nampaknya dianggap sebagai jawaban untuk memperbaiki kinerja.
“Jadi intinya, pengadaan multivitamin ini mau mengatakan DPR sedang dalam kondisi yang sakit, tidak fresh, lesu, loyo. Semua situasi itu menjadi penyebab buruknya kinerja DPR. Karenanya biar mereka “joss” lagi dalam menjalankan fungsi, penyediaan multivitamin menjadi perlu,” kata Lucius kepada PONTAS.ID, Kamis (2/9/2021).
Ia berpandangan, kalau alasannya seperti di atas masih bisa diterima. Asalkan alasannya karena multivitamin penting untuk menggenjot stamina anggota DPR yang sudah loyo selama ini sebagaimana tercermin pada kinerja pelaksanaan fungsi pokok mereka yang buruk.
“Maka pas juga sih pengadaan multivitamin tersebut dengan tema HUT DPR yang ke-76 sebagaimana dengan lantang dibacakan oleh Ibu Puan; “Hebat Bersama Rakyat”. Ah nyambuh banget. Bu Puan mau agar DPR “Hebat Bersama Rakyat”, dan agar bisa hebat tentu perlu stamina yang mantap, dan agar stamina mantap Sekjen sodor multivitamin. Emang DPR sekarang jago banget dah membaca kebutuhan anggota dan Sekjen DPR jago memberi service memuaskan bagi anggota,” ujar Lucius.
Lucius menjelaskan, semua catatan di atas sesungguhnya adalah sindiran bagi DPR. Pengadaan multivitamin sulit dipahami dari sisi urgensi DPR sebagai lembaga. Sebagai orang per orang tentu saja kebutuhan multivitamin perlu untuk menjaga kondisi masing-masing.
Akan tetapi ada begitu banyak multivitamin yang kecocokannya akan sangat tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Karenanya tak masuk akal Kesekjenan menyediakan multivitamin yang seragam bagi semua anggota DPR.
“Bagaimana sih mengukur efektivitas penggunaannya nanti? Bagaimana Sekjen mengontrol semua anggota mengonsumsi multivitamin yang disediakan?
Padahal kita tahu sebagai pejabat negara, punya selera dan pilihan sendiri-sendiri untuk urusan kesehatan,” terangnya.
Dengan ketersediaan uang tunjangan yang sudah memadai, menurut Lucius, anggota DPR tentu akan mencari pelayanan kesehatan yang memadai. Karena kesehatan itu penting, orang akan cenderung berkorban untuk memastikannya.
“Dengan alasan itu saya menduga multivitamin yang menyedot anggaran luar biasa besar tak akan cukup bermanfaat untuk anggota yang sudah punya pilihan sendiri bagi penunjang kesehatan. Jadi pengadaan multivitamin ini terlihat hanya sekedar proyek lagi. Di tengah masa pandemi ini kecenderungan Kesekjenan untuk membuat pengadaan barang dan jasa semakin tinggi dengan mendandani anggota DPR melalui fasilitas-fasilitas istimewa. Namun manfaat dari fasilitas-fasilitas itu terlihat mubazir. Semakin banyak fasilitas, kinerja semakin jeblok. Saya kira ini upaya pemburu proyek yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan,” sindir Lucius.
Ia menilai, mestinya fasilitas bagi anggota DPR itu cukup yang mendasar dan langsung terkait dengan kebutuhan primer saja. Tidak bisa setiap saat fasilitas sampai yang remeh temeh juga disiapkan oleh Kesekjenan.
“Anggota DPR sudah cukup diberikan tunjangan, dan karenanya kebutuhan mereka yang sangat personal harusnya diperhitungkan dalam tunjangan yang sudah ada. Kalo tiap tahun ada saja kebutuhan akan fasilitas baru, maka DPR terlihat hanya akan sibuk dengan dandanan luar, sibuk dengan penampilan. Dan persis situasi seperti ini yang terjadi sekarang ini. Anggota DPR sibuk dengan urusan penampilan agar terlihat mentereng dengan fasilitas-fasilitas istimewa dan khusus. Mereka bahkan tak menganggap buruknya kinerja mereka sesungguhnya membuat keberadaan DPR sesungguhnya ngga penting-penting amat,” tegasnya.
“Jadi saya kira momen perayaan Ultah ke-76 DPR kemarin mestinya menjadi waktu untuk berefleksi. Mereka memilih tema yang terlihat luar biasa “Hebat Bersama Rakyat”. Tema ini menjadi tak bermakna karena DPR sesungguhnya pingin “HEBAT TIDAK BERSAMA RAKYAT”. Penyediaan fasilitas istimewa di tengah kondisi rakyat yang menderita karena pandemi tentu saja seperti ingin membuktikan bahwa DPR saja yang mau Hebat, dan hebat untuk diri mereka sendiri. Rakyat dimanfaatkan saja agar terkesan mereka tidak lupa asal-usulnya saja,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengadaan multivitamin dan alat kesehatan. Untuk melakukannya, lembaga yang mengelola parlemen ini telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp7,58 miliar.
Hal itu terungkap dari proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan di instansi DPR RI secara elektronik melalui situs lpse.dpr.go.id. Dalam situs tersebut, tertulis pengadaan untuk multivitamin dengan nilai pagu Rp2,096 miliar yang dianggarkan dari APBN 2021. Sementara nilai HPS (harga perkiraan sementara) Rp2,074 miliar.
Berdasarkan informasi di situs tersebut, pengadaan multivitamin ini telah selesai proses tender dan sudah diumumkan satu pemenang dari 18 perusahaan yang menjadi peserta, yakni PT Chemipharma Julien Djonelinda yang beralamat di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
PT tersebut mengajukan penawaran harga yang jauh di bawah pagu yakni Rp1.733.655.000.
Sementara, untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan, nilai pagunya Rp5,492 miliar dari APBN 2021 dan nilai HPS5,485 milar. Pengadaan ini masih dalam proses tender dengan 22 peserta yang mendaftar.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala SimanjuntaK
