Jakarta, PONTAS.ID – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Mahendra Satria Wirawan akhirnya menyusul langkah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi yang mundur dari jabatannya.
“Bapak ibu sekalian, seperti kita semua ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri demi akselerasi Bappeda DKI Jakarta dalam pembahasan APBD 2020,” kata Mahendra, di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Sebelumnya, pada Kamis (31/10/2019), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi juga telah mundur dari jabatannya. Edy masih meninggalkan sejumlah program yang belum terserap. Hingga awal November 2019, serapan APBD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp.308,2 miliar dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp.560,4 miliar atau 55 persen.
Namun Edy mengaku pengunduran dirinya tidak terkait dana promosi pariwisata menggunakan influencer”sebesar Rp.5 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir.
“Iya mengundurkan diri per tanggal 31 Oktober 2019. Semalam dia mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ (influencer). Dia mau mengundurkan diri saja. Alasannya ya pribadi yang tahu dia,” kata Chaidir.
Setelah mundur dari jabatan kadis, Chaidir mengatakan, Edy akan menjadi staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, “Jadi staf anjungan Taman Mini. Jadi dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini,” kata Chaidir.
Menanggapi pengunduran diri Mahendra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sempat terkejut dengan mundurnya Mahendra, namun dirinya mengaku menerima permohonan tersebut.
“Meskipun cukup terkejut dengan permohonan beliau, kami menerima permohonan beliau. Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai, ketika memberikan kesempatan kepada yang lain, ketika mementingkan organisasi di atas dirinya,” ucap Anies.
Ketika ditanyakan apakah mundurnya dua pejabat struktural tersebut terkait dengan pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta yang ditemukan banyak anggaran janggal, Anies mengatakan hal tersebut tidak benar.
“Tidak, tidak demikian, ini adalah sikap kesatria beliau, saya sangat menghargai beliau yang mementingkan organisasi di atas kepentingan diri sendiri yang ditujukan untuk percepatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” tutur Anies.
Diketahui, saat ini APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Diketahui ada beberapa pos anggaran yang janggal dalam KUA-PPAS 2020 mulai dari anggaran promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa lima influencer senilai Rp5 miliar, lem aibon Rp82,8 miliar hingga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar yang akhirnya viral dan mendapat perhatian publik.
Penulis: Edi Prayitno
Editor: Pahala Simanjuntak
