Selamatkan Aset Pemkot Surabaya, Risma Puji Kejaksaan

Jakarta, PONTAS.ID – Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Daerah sepakat untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara. Salah satu upaya itu ialah melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak.

Hal ini diakui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta juga mengapresiasi atas upaya pengawalan dari kejaksaan terkait pemulihan aset. Menurut dia, program tersebut terbukti banyak membantu dalam upaya pemulihan aset.

“Saya sangat terimakasih kepada kejaksaan kami dibantu mulai detail, mulai 2-3 tahun yang lalu, 2014 itu kita mulai. Mulai kita ada kurang lebih 47 hektar sudah kembali lahan di Surabaya, nilainya macam-macam. Ada yang 7 hektar di luar kota surabaya di Sidoarjo,” kata Risma. dalam seminar bertajuk penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Adapun aset-aset Pemkot Surabaya yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Kejati Jatim pada saat ini adalah:

  1. Aset Gelora Pancasila seluas 7.500 meter persegi senilai Rp.183 miliar;
  2. Aset jalan kenari yang tertutup akibat proyek superblock dan pusat perbelanjaan di kawasan Tunjungan Surabaya;
  3. Aset bekas kantor Kelurahan di jalan Kenjeran Surabaya;
  4. Aset di Jalan Upa Jiwa Surabaya dengan nilai Rp.3,6 Miliar;
  5. Aset rukotiga lantai di jalan BS. Riadi, Oro-Oro Dowo, Kota Malang;
  6. Aset tanah di jalan Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo seluas lebih kurang 70 ribu meter persegi dengan nilai Rp 26,2 miliar;
  7. Tanah aset Pemerintah Daerah disertifikatkan dan dibangun ruko di Malang;
  8. 17 persil aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto berhasil di sertifikatkan;
  9. Aset 65 bangunan di Kota Malang;
  10. Aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT.Yekape senilai lebih dari Rp.5 triliun yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2019 yang lalu.

Sebagai informasi Dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan, Kejaksaan RI juga telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014.

Keberadaan PPA diharapkan dapat menambah efektifitas kegiatan pemulihan aset, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam konteks penelusuran aset hasil kejahatan.

Seiring dengan hal tersebut, pada 1 Oktober 2014 telah ditandatangani Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tantang Pedoman Pemulihan Aset yang merupakan acuan bagi tata laksana pelacakan, penelusuran, pengamanan dan pemulihan asset hasil tindak pidana secara terintegrasi melibatkan bidang Intelijen, bidang teknis (Pidana Umum dan Pidana Khusus) serta Pusat Pemulihan Aset.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here