Kembalikan Aset Negara, Jaksa dan Pemda Satukan Persepsi

Jakarta, PONTAS.ID – Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Daerah sepakat untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara. Salah satu upaya itu ialah melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak.

“Kejaksaan menggunakan instrumen penegakan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. Namun, seringkali ada ketakutan ketika masalah pidana yang dikedepankan,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka dalam seminar bertajuk penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, saat ini ada perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak lagi berorientasi pada upaya menghukum pelaku kejahatan. Namun, yang penting dilakukan ialah bagaimana cara memulihkan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut, termasuk dalam kerugian terhadap keuangan maupun aset negara.

Sedangkan efek deteren (pencegahan) dalam pemberantasan kejahatan kerah putih ialah melihat upaya penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan bak dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (crime of calculation), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih.

Ia menilai, seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari resiko hukuman yang dihadapi. Apalagi realitasnya tidak sedikit pelaku korupsi yang siap untuk masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.

“Oleh karena itulah maka pemberantasan kejahatan kerah putih tidak hanya cukup dengan menghukum para pelakunya. Namun juga harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan,” kata dia.

Perampasan Kekayaan
Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan, terang dia, diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya.

Selain dari efek deteren, penelusuran hasil kejahatan menjadi penting guna memulihkan kerugian yang ditimbulkan dengan cara menarik kembali aset yang dicuri dan mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu negara dan masyarakat.

“Aspek restorative justice tersebut merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan mengingat kerugian akibat tindak pidana kerah putih telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan,” kata dia.

World Bank lanjut Jan, memperkirakan jumlah uang yang dicuri dari negara-negara berkembang mencapai 20 miliar-40 miliar dollar AS per tahunnya, atau hampir setara dengan 20-40 persen jumlah bantuan yang dialirkan ke negara-negara berkembang.

Dengan demikian, kata Jan, penting pula semua pihak menggunakan pola pemikiran untuk bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum, yaitu aspek pidana adalah ultimum remedium atau sarana terakhir.

“Nah, ini yang sedang kita kembangkan adalah bagaimana instrumen yang kita miliki baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara secara bersinergi,” katanya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here