Kawal Ibu Kota Baru, Kejaksaan dan PUPR Teken Mou

Jakarta, PONTAS.ID – Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur di wilayah Kawasan Indonesia bagian Tengah dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri,Infrastruktur Handal, Indonesia Maju”.

“Kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan memberikan kepercayaan diri jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum,” kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto dalam sambutannya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Rabu (9/10/2019).

Untuk itu lanjut Widiarto, penandatangan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR dengan 13 Kejaksaan Tinggi di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan baik tersebut.

Senada dengan itu, dalam pengarahannya JAM Intelijen Jan S. Maringka mengemukakan bahwa Balikpapan sengaja dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan untuk mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul. Tujuannyauntuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif. Sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkap Jan, melalui keterangan tertulisnya yang diterima PONTAS.id, Rabu (9/10/2019).

Sebagai informasi, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen Kejati dan seluruh Kepala Balai/UPT/Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here