DPRD dan Pemprov DKI Lanjutkan Bahas KUA-PPAS Perubahan

Jakarta, PONTAS.ID – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta terus mematangkan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2019.

“Pembahasan kali ini dilakukan untuk mendalami usulan dari TAPD dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan 2019. Jadi sebelum dibahas di tingkat komisi dewan, kita adakan pra-pembahasan secara bersama-sama,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2019).

Prasetio menjelaskan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, TAPD DKI Jakarta mengusulkan postur neraca keuangan daerah dalam KUA-PPAS Perubahan 2019 sekitar Rp 86,5 triliun atau terjadi penurunan dari APBD 2019 yang ditetapkan sebesar Rp.89,08 triliun.

Pengurangan nilai dalam KUA-PPAS Perubahan 2019 ini diusulkan karena ada beberapa kegiatan yang dimatikan dan dilakukan penyesuaian. Misalnya pendapatan daerah yang disesuaikan dari semula Rp 74,77 triliun pada APBD 2019 atau turun menjadi Rp.74, 63 triliun.

Kemudian belanja daerah dari Rp.80,90 triliun menjadi Rp.77, 54 triliun serta pembiayaan daerah dari Rp.6,12 triliun menjadi Rp.2,90 triliun.

Sedangkan penyesuaian penerimaan daerah tercatat sekitar Rp.11,89 triliun dari target APBD DKI 2019 sebesar Rp 14,31 triliun.

Rinciannya, Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) APBD DKI tahun 2018 sebesar Rp.9,75 triliun dari penetapan APBD DKI 2019 sebesar Rp 12,17 triliun. Sementara pinjaman daerah sebesar Rp.2,13 triliun dan masih berada di posisi angka yang sama.

“Tadi TAPD juga mengusulkan penambahan sebesar Rp.800 miliar dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan 2019. Penambahan itu salah satunya untuk keperluan Sarana Jaya dalam pengadaan lahan hunian DP 0 Rupiah,” ujar pria yang akrab disapa Pras itu.

Sementara itu, Ketua TPAD DKI Jakarta, Saefullah menegaskan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

“Koordinasi ini untuk membahas pendalaman masalah-masalah teknis bersama Banggar DPRD DKI. Jadi ini hanya pembahasan awal. Nanti akan dibahas di komisi kembali,” tandasnya.

Penulis: Edi Prayitno
Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here