Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa masih ada persoalan yang mesti ditangani, sebelum mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurutnya, persoalan di KEK Mandalika salah satunya adalah minimnya atraksi sehingga cukup sulit untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) yang banyak ke kawasan itu. Meskipun, ada rencana gelaran MotoGP pada 2021, dia menilai sifatnya hanya musiman.
“Memang harus didorong semuanya, karena memang harus. Enggak bisa hanya dibiarin gitu aja. Harus ada atraksinya. Apalagi Lombok culture-nya kurang begitu kayak Bali. Jadi memang harus di dorong,” kata Hariyadi usai pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (25/6/2019).
Selain itu, pencitraan suatu kawasan juga dinilainya penting karena beberapa waktu itu, Hariyadi mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sempat menetapkan kawasan tersebut dengan konsep wisata syariah dan wisata halal.
Dalam hal ini, dia menjelaskan pencitraan pariwisata halal atau syariah di NTB justru membuat pembatasan terhadap segmentasi KEK Mandalika.
“Pilihan terhadap restoran halal, hotel halal atau muslim friendly itu pasti ada, tapi tidak di-branding seperti itu. Mungkin lebih tepatnya muslim friendly, seperti itu juga penting karena jangan sampai kita membatasi potensi yang ada,” ujarnya.
Dia menambahkan, yang tak kalah penting adalah insentif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk melecut investasi di KEK Mandalika. Salah satu persoalan yang dikeluhkan pengusaha yaitu kenaikan harga sewa tanah di Nusa Dua yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), operator yang juga mengelola KEK Mandalika.
“ITDC kan juga ngelola di Nusa Dua, Nusa Dua itu harga sewanya mahal setelah perpanjangan . Nah itu jadi masalah, harusnya enggak boleh terlalu tinggi harganya karena kita kan tidak memiliki tanahnya, malah invest di situ. Nah ini ada tren yang kurang bagus dari BUMN, tidak melihat jangka panjangnya,” tutur dia.
Sebaliknya, negara-negara lain misalnya Vietnam, disebutnya justru memberikan tarif sewa tanah yang murah untuk mendorong iklim investasi di negaranya.
“Itu dibikin sewanya harus murah, kan yang penting dia dapat bagian juga dari situ, ada persentase dari pendapatan revenue-nya kan dapet,” ucapnya.
Sementara itu Pemilik Mayapada Group, Dato Sri Tahir mengungkapkan bahwa pemerintah dan pengusaha harus menciptakan momen atau atraksi, tak hanya MotoGP, untuk menarik kunjngan wisatawan mancanegara.
“Saya pikir bukan MotoGP-nya yang menarik, tapi adalah tourism-nya yang menarik, jangan hanya GP-nya. GP kan setahun sekali ya sisanya, GP kan sehari, 356 hari apa yang kita lakukan. Bikin hotel kan secara ekonomi bisa create market, misal ada 20 hotel dibangun kan ada market itu. Hotel itu sendiri menarik turis,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara untuk membahas peluang investasi, terutama akomodasi, di KEK Pariwisata Mandalika, NTB.
Jokowi meminta para pengusaha untuk meningkatkan investasi di KEK Mandalika, khususnya investasi untuk membangun hotel. Hingga saat ini, dia mencatat jumlah hotel ada di KEK Mandalika hanya berjumlah tiga unit.
Penulis: Risman Septian
Editor: Luki Herdian
