
Malang, PONTAS.ID – DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 beserta nota keuangannya, pada Jumat (16/8/2024).
Rapat yang bertempat di gedung DPRD untuk mendengarkan pidato Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta ini, dihadiri Bupati Malang, M Sanusi beserta Wakil Bupati, Didik Gatot Subroto, seluruh Kepala jajaran OPD Pemkab Malang, Ketua beserta seluruh anggota Dewan Kab Malang.
“Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana,” kata Presiden Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.
Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. “Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat Neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir,” jelas Presiden.
Presiden juga menyampaikan Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat
signifikan, di mana tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024.
Selain itu, Jokowi mengatakan, bangsa Indonesiajuga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara,
“Dan masih banyak lainnya Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial,” tambahnya.
Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa.
Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023.
“Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah,” beber Presiden.
Presiden juga mengingatkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, “Dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” ujar Presiden.
Penulis: Bagus Yudistira
Editor: Pahala Simanjuntak