Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Jokowi telah menganugerahkan berbagai tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 64 tokoh dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/08/2024).
Namun dari 64 tokoh menerima penghargaan itu tak ada nama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmmud Mataliti masuk menerima penghargaan malah justru dua wakil ketua DPD Nono Sampono dan Sultan B Najamudin menerima tanda penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Jokowi langsung.
Menanggapi hal itu, Pengamat politik Idil Akbar mengaku heran sekaligus aneh karena tak ada nama LaNyalla dalam daftar penerima penghargaan tanda jasa. Padahal, LaNyalla adalah Kepala lembaga negara yang
mengurusi bagian daerah yang seyogyanya juga harus diperhatikan namun justru ini dua wakilnya yang mendapatkan.
“Sangat aneh dan tak masuk akal kalau sekelas LaNyalla notabennya adalah tokoh publik tak mendapatkan tanda jasa dari Jokowi pasti ada sesuatu hal yang membuat LaNyalla tak mendapatkan itu,” katanya, Kamis (15/8/2024).
Idil menduga, pasti ada unsur like or this like sehingga menyebabkan Jokowi tak memberikan penghargaan kepada Ketua DPD RI itu. Karena kalau flashback ke sebelumnya antara Jokowi dan LaNyalla pernah ada masalah dimana Jokowi pernah dituding LaNyalla sebagai PKI, Kristen dan China pada saat Jokowi akan maju Pilpres 2014.
Lebih lanjut, dengan tak dapatnya Ketua DPD meraih tanda jasa ini mengakibatkan lembaga DPD dipertanyakan kredibilitasnya ditangan LaNyalla.
“Ini membuktikan bahwa DPD ditangan LaNyalla yang notabennya lembaga negara belum membuktikan seperti diharapkan termasuk Jokowi,” tandasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menganugerahkan berbagai tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 64 tokoh dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/08/2024).
Penganugerahan ini termasuk Medali Kepeloporan, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.
Keputusan penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103, 104, 105, 106, 107, dan 108/TK/Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta. Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin membacakan kutipan Keputusan Presiden yang menyatakan penganugerahan tanda kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya.
Berikut adalah daftar lengkap penerima tanda kehormatan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia:
Medali Kepeloporan
Surya Dharma Paloh
Bintang Republik Indonesia Utama
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Bintang Mahaputera Adipradana
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa
Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri ESDM Arifin Tasrif
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya
Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani
Gubernur Lemhanas Agus Widjojo
Bintang Mahaputera Utama
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman
Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo
Bintang Mahaputera Pratama
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Bintang Mahaputera Nararya
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih
Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto
Bintang Mahaputera
Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Azis
Bintang Jasa Utama
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
Anggota Wantimpres Gandi Sulistiyanto
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo
Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid
CEO dan Founder PT DCI Indonesia TBK Otto Toto Sugiri
Bintang Jasa Pratama
Wakil Menteri Pertahanan Herindra
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi
Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani
Stafsus Presiden Arif Budimanta
Bintang Budaya Parama Dharma
Alm KH Ali Manshur Shiddiq
Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli
