Anies Tunggu Penyelesaian HoA untuk Cabut Swastanisasi Air Bersih

Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu tahap penyelesaian Head of Agreement (HoA), untuk merealisasikan rencana pencabutan swastanisasi pengelolaan air bersih di ibu kota.

Pembahasan penyelesaian HoA tersebut dilakukan antara PAM Jaya dengan dengan dua operator swasta yakni PT Palyja dan PT Aetra. Anies mengaku sudah melangsungkan rapat terkait sejumlah hal teknis bersama dengan PAM Jaya, salah satunya terkait finalisasi HoA.

“Kalau sudah final nanti akan kami umumkan. Mereka (Palyja dan Aetra) sedang proses pembicaraan finalisasi Head of Agreement,” kata Anies saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (13/3/2019).

Anies menjelaskan, HoA itu merupakan kesepakatan menyangkut agenda-agenda yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan. HoA diperlukan sebagai dasar untuk mengakuisisi pengelolaan air dari swasta oleh PAM Jaya.

“Akhir-akhir ini harus sudah selesai. Saya sudah panggil dua hari yang lalu tanggal 11 dengan Dirut dan dengan tim tata kelola air. Mereka memberikan update-nya ada beberapa hal teknis, detil yang sedang di finalkan. Harapannya sih cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Anies memastikan akan mengambil alih pengelolaan air bersih di ibu kota, setelah sebelumnya pengelolaan air dikuasai oleh dua operator swasta, yakni PT Aetra dan PT Palyja.

Anies pun mengaku memiliki tiga opsi sebagai langkah untuk mengambil alih pengelolaan air. Pertama membiarkan kontrak selesai hingga tahun 2023. Kedua adalah pemutusan kerja sama. Kemudian yang terakhir adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

“Jadi opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti jalankan sesuai rekomendasi tim,” kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Untuk prosesnya, Anies pun meminta kepada PDAM untuk menuntaskan Head of Agreement dalam satu bulan ke depan. Kendati demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dengan adanya langkah ini.

“Pengambilalihan ini ada pada komponen kepemilikan. Jadi pelayanan dan lain-lain adalah kewajiban korporasi yang harus tetap ditunaikan. Siapapun pemegang sahamnya, dia harus tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan SPM yang sudah disepakati,” ujarnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here