Ambil Alih Pengelolaan Air DKI, Anies: Ada 3 Opsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan akan mengambil alih pengelolaan air bersih di ibu kota, setelah sebelumnya pengelolaan air dikuasai oleh dua operator swasta yakni PT Aetra dan PT Palyja.

Anies pun mengaku memiliki tiga opsi sebagai langkah untuk mengambil alih pengelolaan air. Pertama membiarkan kontrak selesai hingga tahun 2023. Kedua adalah pemutusan kerja sama. Kemudian yang terakhir adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

“Jadi opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti jalankan sesuai rekomendasi tim,” kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Untuk prosesnya, Anies pun meminta kepada PDAM untuk menuntaskan Head of Agreement dalam satu bulan ke depan. Kendati demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dengan adanya langkah ini.

“Pengambilalihan ini ada pada komponen kepemilikan. Jadi pelayanan dan lain-lain adalah kewajiban korporasi yang harus tetap ditunaikan. Siapapun pemegang sahamnya, dia harus tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan SPM yang sudah disepakati,” ujarnya.

Persetujuan yang akan berjalan itu pun tidak melibatkan karyawan. Sehingga aktivitas karyawan dalam bekerja akan tetap normal. Menurutnya proses ini lebih kepada kepemilikan dan juga pengelolaan kebijakan investasinya.

“Jadi ketika kami bisa mengambil alih semua, maka justru kami bisa besarkan. Nah proses ini yang sekarang berjalan. Tidak terkait dengan pengelolaan SDM,” tutur dia.

Bermasalah

Sebelumnya pada Senin (11/2/2019) kemarin, Anies mengungkapkan bahwa sejak enam bulan lalu pihaknya telah membentuk tim tata kelola air. Tim kemudian merekomendasikan untuk mengkoreksi perjanjian yang dibuat pada masa Orde Baru pada 1998. Karena dinilai hingga saat ini pelayanan air bersih di Jakarta tidak berkembang sesuai dengan harapan.

“Jadi keputusan waktu itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan itu diberikan kepada swasta, sekarang kami akan siap untuk mengambil alih dari swasta dikembalikan kepada pemerintah,” kata Anies, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Anies mencatat sejak perjanjian dibuat yakni pada 1998, cakupan awalnya sudah sebesar 44,5 persen. Namun setelah berjalan 20 tahun yakni hingga 2018, cakupannya hanya bertambah menjadi 59,4 persen saja.

“Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen. Masih tersisa sampai tahun 2023, dan sampai tahun 2023 kekurangannya adalah lebih dari 20 persen. Jadi bayangkan lebih dari 20 persen harus dijangkau di tahun 2023. Sementara selama 20 tahun, swasta baru bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15 persen,” ucapnya.

Anies menilai ada tiga hal yang membuat kerjasama dengan swasta itu bermasalah. Pertama yakni hak ekslusivitas, dalam aritian untuk penambahan jaringan pemerintah justru harus meminta izin kepada swasta.

Kedua, pengelolaan aspek seluruhnya ada pada pihak swasta. Seperti air baku pengelolaan, pengolahan, distribusi, dan pelayanan diatur oleh swasta. Lalu yang ketiga dan yang menjadi problematik yakni negara di dalam perjanjian itu memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

“Coba sederhananya begini, targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai,” imbuh dia.

Pihaknya pun tak ingin menunggu hingga 2023, sampai perjanjian habis. Karena menurut Anies, pihak swasta tidak akan melakukan perbaikan yang serius mendekati habis masa perjanjian.

“Karena itu, kami menyimpulkan bahwa ke depan arah kita adalah pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta,” tukasnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here