Molor, Pengadaan Buku ‘Dana BOS’ Pemkab Malang Bermasalah

Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Pemkab Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Nanang Kuswanto, saat berbicara kepada wartawan di ruangannya, Jumat (11/1/2019)

Malang, PONTAS.ID – Pendistribusian buku mata pelajaran Kurikulum 2013 (K-13) atau Kurtilas yang yang bersumber Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, mulai dari Matematika, Pendidikan Jasmani OlahRaga Kesehatan (PJOK) serta buku Pengayaan dan Referensi di jajaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang diduga bermasalah.

Pasalnya, pengadaan buku tersebut disebut-sebut telah diatur oleh oknum suruhan Dinas Pendidikan berinisial ‘T’ dari perusahaan ‘Mdt’ untuk bekerjasama dengan perusahaan penyedia buku lainnya.

BOS buku itu sendiri bersumber dari anggaran APBN melalui Kementerian Pendidikan, yang mana tiap siswanya mendapatkan Rp.800 ribu per tahun.

Sesuai petunjuk teknis (juknis), pembelian ke tiga buku tersebut merupakan kewenangan setiap sekolah, yang dimana pengguna anggarannya adalah Kepala Sekolah (KS).

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Pemkab Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Nanang Kuswanto, mengaku pernah pertemu dengan oknum T tersebut.

“Nama itu (T) merupakan referensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Saya hanya bertemu satu kali, dan saya sebagai bawahan hanya siap menjalankan perintah atasan,” ungkap Nanang yang juga merupakan Ketua Paguyuban Korwil Kabupaten Malang, di ruangan kerjanya, Jumat (11/1/2019) lalu.

Memenuhi perintah atasannya, Nanang mengaku pernah mengumpulkan para penyedia buku di ruangannya dan dihadiri sekitar 9 penyedia buku. Tujuannya, agar pengadaan BOS buku bisa dibagi rata oleh mereka.

“Hal itu saya lakukan karena saya yakin orang yang mengaku suruhan Dinas Pendidikan ini tidak punya buku (K13). Ternyata benar. Seiring berjalannya waktu, pengiriman buku ke sekolah molor, tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan kuotanya,’’ kata Nanang.

Molornya pengiriman buku ini lanjut Nanang, diduga lantaran ada pihak penyedia yang serakah dengan mengambil surat pemesanan dari sekolah meski tidak memiliki buku K13.

“Akibatnya semua meleset dari perencanaan. Untuk itu pada semester ke II ini, saya selaku Korwil menyarankan, masalah pengadaan buku (K13) ini diserahkan kembali ke masing-masing lembaga sekolah. Biar tidak terjadi seperti pada semester I,” sesal Nanang.

Dari pantauan PONTAS.id, Nanang Kuswanto sendiri, pada hari Sabtu (12/1/2019) kemarin baru saja dipanggil pihak Polres Malang terkait pengadaan pigura di sekolah yang juga dikuasai oleh seseorang yang berinisial ‘N’ dari perusahaan ‘Mdt’ juga. Nanang mengaku diminta penyidik untuk menjelaskan kronologis pengadaan pigura.

Kasus ini kata Nanang, menggunakan anggaran sisa dari Dana BOS pengadaan buku (K13), sebab 20 persen dari Dana Bos tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa.

“Jika lebih, dana bisa dialihkan untuk peningkatan pendidikan karakter siswa. Dalam hal ini, dana lebih tersebut dibelikan pigura untuk memasang foto-foto pahlawan. Oleh karenanya saya harus menjelaskan kepada aparat hukum di Polres Malang,” pungkasnya.

Penulis: Bagus Yudistira
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here