Pose 2 Jari Anies Diputus Tak Melanggar, BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah

Jakarta, PONTAS.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) menyambut baik putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor soal pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pose dua jari tersebut dilakukan Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Senin (17/12/2018) yang lalu. Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) pun melaporkannya ke Bawaslu, karena dinilai melanggar Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun Anies berhasil lolos dari ancaman hukuman, setelah Bawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari tersebut. Bawaslu Bogor tak melanjutkan proses atas laporan terhadap Anies itu lantaran tidak menemukan unsur pidana.

“Memang sejak semula kami yakini Pak Anies tak melanggar itu. Alhamdulillah Bawaslu memutuskan itu bukan sebuah pelanggaran,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso usai diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Menurutnya, Anies sebagai Gubernur dan tokoh nasional, dengan cara yang unik sudah mendoakan Prabowo. Hal itu dinilai sebagai hak politiknya.

“Tapi bedanya kami dengan kubu sebelah, kubu 01 sering ekspos secara over, terang-terangan konsolidasi seluruh kekuatan gubernur, bupati yang dimiliki dan siarkan besar-besaran ke depan publik. Tapi lupa satu hal, hal yang terlalu berlebihan semacam itu justru akan menimbulkan antipati terhadap publik,” ujar Priyo.

Padahal, menurut Priyo, banyak juga kepala daerah yang sebenarnya sudah dimenangkan oleh koalisinya.

“Mereka bisa bantu pemenangan Prabowo-Sandi dengan cara-cara dan etika tata krama, tapi tak ekspos secara melebihi takaran seperti oleh kubu sebelah,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan bahwa Anies dianggap tidak terbukti melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak atau peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ucap Irvan, Jumat (11/1/2019).

Selain itu, Irvan mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri acara Partai Gerindra tersebut. Irvan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” tutur dia.

Anies sendiri pun mengapresiasi putusan Bawaslu Bogor itu, dan berharap putusan itu bisa menjadi pelajaran bersama. Dia menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi. Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh-temeh,” kata Anies, Jumat (11/1/2019).

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here