Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku kasihan dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang hingga saat ini belum memiliki wakil dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang jumlahnya dinilai sangat besar.
Oleh karena itu, pria yang merupakan politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta kepada Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol pengusung, agar posisi wakil gubernur (wagub) DKI sudah diisi pada Januari 2019.
“Saya minta kepada dua parpol pengusung, kira-kira Januari ini harus sudah ada wagub, karena saya kasihan dengan Pak Anies Baswedan, APBD kita sangat besar,” kata Prasetio dalam sebuah diskusi soal wagub DKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Prasetio menjelaskan, Anies membutuhkan sosok wagub untuk mendiskusikan kebijakan, termasuk APBD. Apalagi, sisa masa jabatan Anies masih empat tahun lagi.
“Jakarta butuh peran wakil gubernur. Jabatan Pak Anies baru satu tahun lebih sedikit, masih ada sisa empat tahun kurang. Nah, ini harus ada pendampingnya. Kalau Pak Anies dipanggil Presiden atau siapa, itu kan meninggalkan Balai Kota, harus ada peran wagub,” ujarnya.
Lebih lanjut dia juga meminta agar sebaiknya wagub DKI yang akan dipilih nantinya, tidak berasal dari daerah yang memiliki APBD kecil. Sebab, Prasetio menegaskan bahwa Jakarta memiliki APBD yang sangat besar.
“Saya minta kepada dua partai ini, (cawagub) tokoh yang kapabel, mengerti masalah Jakarta, jangan di-support dari daerah-daerah yang APBD-nya masih kecil,” tutur dia.
Prasetio menyampaikan, untuk tahun 2019, rancangan APBD DKI mencapai 87 triliun rupiah. Oleh karenanya, wagub pengganti Sandiaga Uno itu harus benar-benar mengerti persoalan APBD agar bisa mengeksekusi program-program yang diamanatkan dalam APBD tersebut.
“Keluarkan calon yang memang mengerti masalah Jakarta dan tahu masalah APBD, karena APBD DKI itu sangat luar biasa besar, 87 triliun rupiah. Saya saja sampai hari ini masih belajar,” kata dia.
Prasetio mengingatkan, jika serapan APBD DKI rendah, maka Gubernur DKI Anies Baswedan beserta jajarannya dan DPRD DKI Jakarta, akan dimarahi oleh rakyat Jakarta. Sebab, APBD itu berasal dari pajak yang dibayar rakyat.
“Jika akhirnya nanti (APBD) tidak terserap, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)-nya banyak, yang dimarahin masyarakat bukan Pak Gubernur sendiri, ada kami (DPRD DKI),” tukasnya.
Editor: Risman Septian
