Insiden Pembakaran Bendera Diminta Tak Dikaitkan dengan Pilpres

Sekjen PBNU, Helmy Faishal

Jakarta, PONTAS.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, persoalan pembakaran bendera yang diklaim sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah di ranah kepolisian.

PBNU berharap insiden pembakaran bendera ini tidak dikaitkan dengan pilpres 2019.

“Kita harapkan masalah ini tidak masuk ke ranah politik di pilpres mendatang,” kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).

Pasalnya, menurut Helmy bila persoalan ini diseret ke ranah politik, akan mengarah ke macam-macam dan semakin membuat kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.

Karena itu ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan tidak terprovokasi. Mempercayakan proses pembakaran bendera ini ke penegak hukum di kepolisian. Sebab tidak mungkin kesalahan beberapa orang ditumpahkan ke seluruh organisasi Banser atau GP Ansor.

“Sehingga kini muncul usulan pembubaran organisasi, itu hal yang lain. Itu yang saya maksud menjadi persoalan politik,” ungkapnya.

Untuk saat ini, menurut Helmy, apapun perkembangan dari persoalan pembakaran bendera yang diklaim HTI tersebut, GP Ansor telah meminta maaf dari kegaduhan ini. Itu harus dihargai oleh banyak pihak.

Sehingga menurut dia, persoalan ini tidak perlu disikapi dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Seperti yang akan dilakukan sekelompok umat Islam di wilayah Jakarta pusat pada Jumat (26/10/2018).

Hal senada juga dikatakan Politikus PDIP Erwin Moeslimin Singajuru mengharapkan sebagian besar umat Islam jeli melihat persoalan pembakaran ini, dan tidak mengaitkannya dengan kelompok pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden.

“Kita menyesalkan pembakaran tersebut yang mendapat respon emosional dari masyarakat. Saya mengimbau masyarakat tidak ikut menggoreng persoalan ini dan dimanfaatkan untuk kepentingan dukungan capres dan cawapres tertentu,” ungkap Erwin.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR ini, persoalan pembakaran bendera tersebut, sudah masuk di ranah penegak hukum. Biarlah aparat kepolisian mengusut dan mengungkap kasus tersebut. Ia berharap umat Islam pun bisa mempercayai proses penegakkan hukum di kepolisian ini.

“Kita serahkan ke aparat kepolisian sesuai ketentan hukum yang berlaku,” kata Erwin. Kelompok umat Islam tidak perlu mengambil kesimpulan di luar proses penegakkan hukum, apalagi kata dia, sampai mengaitkan persoalan ini ke politik.

Karena ia melihat sudah ada upaya beberapa pihak yang ingin mendiskreditkan kubu capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, ia menegaskan tidak ada kaitannya persoalan pembakaran bendera ini dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.

Walaupun persoalan ini terkait dengan ormas NU yang juga menjadi pendukung setia Jokowi. Tapi bukan berarti insiden terebut adalah sikap politik Jokowi. “Apa relevansinya mengaitkan persoalan ini dengan pilpres apalagi dengan kebijakan politik Jokowi. Tidak ada itu,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga berharap kelompok kubu Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan isu ini, dengan menggoreng demi meraih dukungan di pilpres. Karena itu biarlah persoalan ini diselesaikan oleh aparat kepolisian dan berkompetisilah di pilpres secara baik dengan adu program. Bukan memanfaatkan isu SARA dengan perpecahan demi meraih dukungan suara.

Previous articleMK Tolak PT Pilpres, DPR: Itu Sudah Dikaji Mendalam
Next articleWarga Muhammadiyah Diimbau Tak Ikut Aksi Protes Bakar Bendera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here