Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi Amro mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap Kementerian Pertanian (Kementan). Desakan itu keluar setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data beras terbaru mulai dari luas baku sawah, luas panen , angka produksi serta kebutuhan.
Dari data terbaru yang dihimpun melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA), terungkap bahwa luas baku sawah di Indonesia hanya 7,1 juta hektare (ha) jauh di bawah klaim Kementan yang mencapai 8,1 juta ha. Masih menurut BPS, luas panen dalam setahun pun hanya 10,9 juta ha. Sementara angka Kementan menunjukkan hingga 15,9 juta ha.
Selama ini, Kementan menggunakan data-data tersebut sebagai acuan untuk mengajukan berbagai program pengembangan pertanian padi. “Maka dari itu audit harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Kementan,” ujar Fauzi melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis (25/10).
Hal serupa juga diutarakan Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia mengatakan, negara berpotensi dirugikan karena adanya ketidaktepatan pengelolaan anggaran di Kementan. Demi menjalankan program ketahanan pangan, pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
“Jadi, audit BPK perlu agar terlihat jelas kemana saja anggaran yang dikelola Kementan,” ucapnya.
Pada 2018, Kementan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp23 triliun. Dari jumlah itu, Rp6,8 triliun ditujukan untuk pengembangan tanaman pangan termasuk padi.
Editor: Idul HM
