Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastruktur. Salah satunya dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).
Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi keynote speech pada “Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum” di Annual Meeting IMF-WBG, Nusa Dua Bali, Selasa (9/10/2018).
“Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting” ujar Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Selasa (9/10/2018).
Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerjasama swasta dan pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan.
Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiscal Indonesia.
“Dengan paradigma ini kita kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik” ujar Sri Mulyani.
Sejauh ini telah ada sejumlah proyek yang berbentuk KPBU yang telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.
“Saya mangajak para investor dan kalangan bisnis untuk secara aktif berpastisipasi dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di Indonesia” ujar Sri Mulyani.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta Lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur.
“OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih” ungkap Wimboh Santoso.
Editor: Hendrik JS
