Siap-siap Kerangkeng ‘Obligor Bandel’, KPK Berencana Masuk Satgas BLBI

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana masuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). KPK akan mengusulkan agar dapat mengirimkan tim.

“Artinya, kita kolaborasi antara Ditjen Kekayaan Negara terus kemudian Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK sama-sama,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Karyoto menyebut bahwa masing-masing instansi mempunyai kewenangan seperti Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menagih kepada para obligor.

“Kalau memang ada ya semuanya punya kewenangan untuk menangani, kalau ada banyak kan tinggal dibagi-bagi,” ujar Karyoto.

Karyoto menambahkan, KPK juga telah diundang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membahas penanganan BLBI tersebut.

Karyoto menyebut jika para obligor tersebut jujur dalam menyerahkan aset maka tidak akan ada tindak pidana.

“Tetapi ketika misalnya asetnya di-‘mark-up’ ketika memasukkan harga di-‘mark-up’ terus kemudian ketika jualnya diturunkan harganya, ini adalah celah-celah, makanya kami diundang disuruh ikut, nanti ada beberapa pembahasan,” tuturnya.

Menurut dia, jika memang nantinya ada potensi tindak pidana maka dipastikan aparat penegak hukum akan melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum.

48 Obligor BLBI
Sebelumnya, Mahfud mengharapkan agar para obligor dan debitur dana BLBI memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada negara.

Mahfud menegaskan bahwa hubungan antara para debitur dan obligor dana BLBI dengan negara adalah hubungan perdata. Oleh karena itu, proses hukum yang saat ini tengah dilakukan Satgas BLBI kepada 48 obligor atau debitur BLBI adalah proses hukum perdata.

Kendati demikian, kata dia, hubungan keperdataan itu ditetapkan atau diputuskan oleh MA dalam kerangka penetapan atau hubungan yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan para obligor dan debitur.

Oleh karena itu, kata Mahfud lagi, meskipun sepenuhnya pemerintah akan mengupayakan selesai sebagai hukum perdata atau proses-proses perdata, “Namun bukan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalanannya bisa mengandung atau disertai dengan tindak-tindak pidana,” katanya.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleWujudkan Smart City, Pemkab Trenggalek Luncurkan 5 Aplikasi Ini
Next articleTekan Impor, Kementan: Stok Beras Nasional Tercukupi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here