Jakarta, PONTAS.ID – Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana.
Kerugian yang diderita atas bencana tidak sedikit, di sisi lain kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendanaan sangat terbatas.
Untuk itu, dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund and the World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Bali ini, Indonesia mengajak para peserta yang hadir dari berbagai negara untuk saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat, khususnya dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana.
“Momen ini menjadi momen yang tepat mencari solusi apabila terjadi bencana. Bagaimana upaya kita mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal yang terjaga, dan tidak hanya tergantung pada kerjasama internasional” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbicara dalam seminar “Disaster Risk Finance and Insurance” di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Rabu (10/10/2018).
Beban APBN dan APBD
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran.
“Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal” kata Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery dan melakukan rekonstruksi.
“Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi” kata Menteri Keuangan.
Asuransi Gedung Pemerintah
Karena itu, Sri Mulyani juga menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.
“Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah” ungkap Sri Mulyani.
Karena itu menurutnya, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme aruransi untuk itu belum tersedia.
Sebagai informasi, seminar yang merupakan usulan Indonesia ini juga dihadiri Presiden Bank Dunia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta dua menteri dari Jepang dan Filipina.
Meski merupakan usulan Indonesia, negara-negara lain yang hadir pada Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Bali kali ini juga merasa perlu untuk ikut dan terlibat aktif dalam pembahasan karena semua negara berpotensi menghadapi bencana.
Editor: Hendrik JS
