Jakarta, PONTAS.ID – Dalam rangka menindaklanjuti serapan anggaran yang rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengumpulkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam kesempatan tersebut, Saefullah mempertanyakan serapan anggaran yang rendah itu kepada masing-masing kepala SKPD. Beberapa kepala SKPD yang dipanggil itu yakni dari Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Cipta Karya.
“Saya jadwalkan tiap pekan saja kita genjot evaluasi penyerapan anggaran ini. Kita minta dua pekan satu kali sampai Desember nanti,” kata Saefullah usai melakukan pertemuan dengan SKPD tersebut di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Dalam rapat evaluasi pertama ini, dia mengatakan bahwa sebagian SKPD sudah memiliki rencana penggunaan anggaran yang on the track. Dinas Pendidikan DKI misalnya, sudah mulai menagih pembayaran terkait program rehabilitasi total gedung sekolah.
“Program itu menjadi penghambat penyerapan anggaran. Lalu mebel juga ada yang sudah mulai dikirim, Kepulauan Seribu itu sudah dipenuhi gedung-gedung barunya dengan mebel,” ujar Saefullah.
Namun, ada juga SKPD yang perkembangannya tidak baik. Saefullah menyoroti penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang baru 9 persen.
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan. Ada sejumlah kegiatan yang gagal lelang seperti pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan, Kantor Lurah Karet, dan Kantor Lurah Kuningan Timur.
Saefullah sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, menurut dia, ini merupakan kegiatan yang diusulkan sendiri oleh SKPD. Anggaran juga sudah bisa digunakan sejak awal tahun ini.
“Januari itu sudah bisa lelang dia. Kenapa baru ribut pas hari begini? Itu saya sayangkan kinerja seperti itu. Jakarta Selatan ini rapornya jelek sekali,” ujar Saefullah.
Katanya, banyak alasan yang diungkapkan SKPD. Misalnya menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP). Namun, tetap saja Saefullah tidak bisa menerima alasan-alasan itu. Apalagi, progres renovasi kantor pemerintahan di wilayah kota administrasi lainnya relatif baik.
“Karena ini kan dari Januari. Ini Januari tidur, bulan Februari ngantuk, bulan Maret ngantuk lagi, bulan April tidur lagi. Bagaimana ini?” tegasnya.
Tak hanya itu, Saefullah juga mengeluhkan sikap SKPD yang dinilai bermain aman tahun ini. SKPD dinilai kurang berani membuat banyak kegiatan karena takut targetnya tidak tercapai.
“Jadi, ini ada yang minusnya nih. Teman-teman lebih aman kegiatan sedikit karena kejar targetnya mudah. Kalau anggaran banyak, kejar targetnya susah. Kita enggak mau itu,” ucap dia.
Saefullah menyatakan, akan memantau perkembangan penyerapan anggaran di sejumlah SKPD. Pada pembahasan anggaran 2019 nanti, Saefullah juga ingin SKPD fokus terhadap pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD).
“Misalnya, di masa pemerintahan ini waduk harus ada berapa yang kita selesaikan, ada berapa flyover, underpass, berapa taman,” kata dia.
Saefullah mengatakan, KSD itu harus mulai dikerjakan oleh SKPD setiap tahun. Program-program KSD harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
“Ini mau dikejar sore ini mana yang kita mau dimantapkan, supaya nanti program 2019 SKPD enggak gamang gitu,” ujar Saefullah.
Editor: Risman Septian
