KPU Diminta Tandai Caleg Eks Koruptor

Ilustrasi Caleg eks Korupsi (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar partai politik mencoret calon legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba pascaputusan Mahkamah Agung.

Jika tidak, KPU diminta menandai atau memberi keterangan terhadap caleg tersebut.

“Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, Senin (17/9/2018).

Selanjutnya KPU juga diminta untuk membuka riwayat hidup seluruh calon legislatif Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik itu keberatan.

Publik juga agar mengenali rekam jejak caleg dalam Pemilu 2019 dan tidak memilih nama-nama koruptor yang mencalonkan diri.

Harus Masuk PKPU

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, jika usulan pemberian tanda terhadap caleg eks koruptor disetujui, maka ketentuannya harus masuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kalau memang ada ide itu, harus dimasukkan dalam PKPU tentang pemungutan suara. Pas pemungutan suara nanti ditempel ini, ditempel itu, tapi kan kami belum memformulasikan hal itu,” kata Arief.

Mengenai 30 nama caleg mantan napi koruptor yang diloloskan oleh Bawaslu, Arief belum mengambil keputusan apa pun. Pasalnya KPU hingga saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan PKPU yang menyatakan eks koruptor dilarang maju sebagai caleg.

Namun karena salinan putusan MA itu belum sampai ke tangan KPU, Arief menilai pembatalan PKPU itu belum berlaku.

“Kalau pertanyaan hari ini ya belum bisa. Nanti kalau setelah putusan MA ya saya lihat dulu, jangan-jangan putusan MA itu memberi ucapan selamat ke kita,” katanya.

Mahkamah Agung melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20/2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota, Kamis (13/9/2018).

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7/2017 (UU Pemilu).

Previous articleIndonesia dan Ceko, Miliki Kesamaan Pandangan dalam Membangun Demokrasi
Next articleTaiwan Kenalkan Wisata Halal untuk Muslim Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here