Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak membuat gaduh dengan pernyataannya terkait adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum BIN, TNI.
Adi pun menyarankan agar SBY melaporkan persoalan itu kepada Bawaslu dan Polisi ketimbang harus mengumbar ke publik.
“Kan enak kalau sudah lapor ke polisi dan Bawaslu. Jadi ngencengin isu netralitas aparat dalam pilkada jadi sahih, bukan semata bangunan opini SBY,” kata Adi, Senin (25/6/2018).
Adi menambahkan, pentingnya melaporkan dugaan keterlibatan aparat dalam pilkada agar tak ada kesan ketua umum Partai Demokrat tersebut sedang membangun opini serta playing victim. Menurutnya, SBY kini telah identik dengan sosok yang suka bangun opini, kerap curhat, dan merasa dizalimi
Dia juga mengimbau seharusnya memang BIN, TNI, dan Polri netral dalam pilkada. Ia menuturukan, aparat cukup jadi pihak yang mengamankan.
“Sebab itu, parpol peserta pilkada tak boleh menggunakan aparat negara sebagai instrumen kemenangan. Itu enggak sehat bagi demokrasi kita. Kalau aparat ikut terlibat dukung paslon, demokrasi kita sudah kembali ke orba,” ujarnya.
Biasa Saja
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai, statemen SBY yang menyebut TNI, BIN, dan Polri tidak netral adalah suatu pesan biasa saja. Bagi Arief, pesan tersebut disampaikan kepada siapapun dengan tujuan untuk saling mengingatkan kembali.
“Pas kemarin kami rapat dengan Menkopolhukam kan sudah disampaikan. Komitmen semua aparat pemerintahan. Mulai dari ASN, TNI, Polri, dan BIN memang sudah menjadi kewajiban mereka harus netral,” kata Arief.
Dia pun menganggap seruan SBY tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemilu. Terlebih selama ini sudah ada regulasi yang bisa ditegakkan untuk menjaga kenetralan semua aparat pemerintah.
“Enggak (mengganggu pemilu), semua orang, memang harus berbuat seperti itu. Setiap orang pasti memberi seruan-seruan yang sama,” jelas dia.
Tindak Tegas
Disisi lain, Mabes Polri menegaskan akan menindak tegas siapapun anggotanya tidak bisa netral di Pilkada kali ini.
“Kalau ada anggota yang tak netral, kami tindak tegas,” ujar Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Mochammad Iqbal.
Iqbal menambahkan tindakan tegas kepada anggota polri yang tidak netral sudah sesuai dengan surat perintah Kapolri dalam 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran Polri untuk bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tak netral,” ujar Iqbal.
Komitmen Jaga Netralitas
Terpisah, Politisi Demokrat Ihwan Datu Adam menyatakan Tidak ada yang salah dari anjuran aparatur negara bersikap netral yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebab, UU memang telah secara tegas mengatur bahwa aparat TNI, Polri, dan BIN harus bersikap netral dan tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu.
“Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat ‘SBY Panik’. Tidak berdasar dan sumir tuduhan ini, biasanya yang panik adalah mereka yang gandrung berbuat curang,” ujar Datu.
Ihwan menjelaskan bahwa SBY hanya ingin mengingatkan bahwa hari-H pencoblosan tinggal menghitung hari, sehingga Polri, BIN dan TNI harus komitmen menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU. Hanya dengan begitu, pilkada yang digelar bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil.
“Sekali lagi himbauan ini dilandasi pandangan Partai Demokrat agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI-Polri yang menjadi korban di pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku. Kita ingin bangunan demokrasi yang telah kita bangun sebagai buah reformasi menjadi semakin kuat dan berkualitas tanpa dinodai intervensi kekuasaan,” sambungnya.
Anggota Komisi VII DPR ini menjelaskan bahwa SBY merupakan pelaku sejarah dan salah satu penggagas reformasi TNI-Polri, sehingga jangan karena memberi pandangan tentang pilkada SBY langsung dicederai. Apalagi pandangan ini dilandasi semangat kenegarawanan dan komitmen yang tinggi pada demokrasi serta kecintaan pada almamater TNI dan Polri agar tak terjebak politik praktis dan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat segelintir elit.
“Pak SBY telah memberikan keteladanan selama 10 tahun memimpin negeri ini. meskipun berlatar belakang Jenderal Militer, Ketua Umum kami selalu menjaga agar TNI, Polri dan BIN bersikap netral dalam pilkada, Pemilu dan Politik. Legacy inilah yang harusnya dijaga dan diteruskan oleh Pemerintahan sekarang,” tukasanya
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar SBY di Bogor, Sabtu (23/6/2018), SBY mengingatkan agar pemerintah, BIN, Polri dan TNI untuk tetap netral dalam Pilkada 2018. SBY pun siap diciduk terkait pernyataan yang menduga adanya aparat yang tidak netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
“Kalau pernyataan saya membuat BIN, Polri, TNI merasa tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan. Mengapa saya sampaikan agar BIN, Polri dan TNI netral? Ada dasarnya, ada kejadiannya di Pilkada Jakarta, baru sekarang saya bicara. Selama kampanye, bu Silviana rutin dipanggil pihak kepolisian. Suaminya juga, bayangkan,” paparnya.
